Menpora Ungkap alasan FIFA Kirim Surat ke Presiden bukan ke PSSI

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-FIFA melalui surat ke Jokowi per tanggal 5 Oktober 2022 mengaku siap membantu pemerintah untuk membangkitkan persepakbolaan Indonesia usai Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.

Menpora Zainudin Amali mengungkap alasan FIFA mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan ke PSSI sebagai federasi di bawah FIFA, setelah insiden Tragedi Kanjuruhan.

Dalam surat tersebut FIFA mengungkap lima poin penting yang harus diperbaiki tim bersama yang berisikan FIFA, AFC, pemerintah Indonesia dan PSSI.

Lima hal yang harus dibenahi adalah standar keamanan stadion, protokol dan prosedur pengamanan oleh kepolisian, dialog bersama klub dan suporter, jadwal pertandingan, serta pendampingan dan benchmarking.

Baca Juga: Polri: Para Ahli Memastikan Gas Air Mata Bukan Penyebab Kematian Suporter di Stadion Kanjuruhan

Menpora mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino mengirim surat secara langsung ke Presiden Jokowi, bukannya ke PSSI, karena menganggap Tragedi Kanjuruhan sebagai situasi luar biasa.

"Mungkin saja ini dianggap suatu extraordinary oleh FIFA. Tapi kita harus berhati-hati tidak boleh menerjemahkan sesuai apa yang kita mau. Pemerintah sudah membentuk TGIPF biarlah tim itu yang bekerja," kata Menpora dikutip dari Antara.

Menpora mengatakan pemerintah tidak punya wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap PSSI, seperti desakan sebagian masyarakat yang menginginkan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur karena Tragedi Kanjuruhan.

Baca Juga: Akun Twitter Kiper Legendaris Real Madrid dan Spanyol Diretas

Selain itu Zainudin menyebut segala hal yang berkaitan dengan PSSI sebagai federasi sepak bola nasional diatur oleh payung yang lebih besar, yaitu federasi internasional cabang olahraga terkait, dalam hal ini FIFA.

"Pemerintah tidak mungkin masuk dalam urusan itu. Urusan federasi nasional, ada federasi internasionalnya. 

"Nah, kami pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa mencampuri urusan internal federasi," ucap Amali.

"Pemerintah tidak mengevaluasi individu. Tunggu saja hasil dari tim gabungan independen (TGIPF). Kami tidak bisa memberikan kesimpulan sementara tim ini masih bekerja," sambung Amali.***