Anggota DPR RI Nilai Kinerja BPDPKS Positif dan Berharap Program Kerakyatan Terus Diperkuat.

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Anggota Komisi IV DPR RI Dr Andi Akmal Pasludin, MM mengatakan saat ini sudah terlihat beberapa negara mengalami resesi ekonomi yang salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perang antara Rusia dengan Ukraini dan negara-negara besar yang mengalami penurunan ekonomi.

Ini menyebabnya efek turunanya ke seluruh dunia pasti berdampak. "Oleh karena itu, setiap negara harus punya produk apa yang kompetitif yang dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonominya," katanya saat berbicara pada Dialog TV Wakil Rakyat Bicara Sawit yang tayang di TVOne, Selasa (22/3).

Pada acara yang membahas Dampak Positif Kinerja BPDPKS bagi Perekonomian Indonesia tersebut, anggota DPR dari Fraksi PKS itu menjelaskan Indonesia negara agraris yang dianugerahi kebun yang sangat luas, terutama perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga: Muhammad Awaluddin Didapuk Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Aviasi dan Dirgantara Masyarakat Transportasi

Dia berharap, kelapa sawit menjadi salah satu kunci negara kita dalam menghadapi dampak resesi. "Pekerjaan kita semua adalah bagaimana perbaikan hulu dan hilirnya. BPDPKS ini sudah tujuh tahun dengan kontribusi sangat nyata dan ini hasil dari UU," katanya.

Selama ini, katanya, BPDPKS sudah banyak yang dikerjakan. Tetapi ekspektasi kita jauh lebih besar yakni supaya BPDPKS dapat berbenah diri, menerima masukan dan kritikan. Menurut UU sudah jelas jika dana tersebut dipakai untuk pembangunan sektor kelapa sawit baik dari hulu maupun hilirnya.

Andi berpendapat jika pembangunan sektor hulirnya sudah cukup baik meskipun masih perlu ditingkatkan, sebaliknya sektor hulunya masih perlu didorong, salah satunya adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar target replanting mencapai jutaan hektar.

Baca Juga: Ramadhan Datang, Indra Utami Tamsir Menjelang.

Saat ini, katanya, realisasi PSR di Indonesia baru mencapai ratusan juta hektare, sedangkan harapan kita bisa mencapai jutaan hektare. Di sektor ini, perlu ada perbaikan mekanisme pengajuan, mekanisme evaluasi dan kajian teknisnya. Pihaknya akan membicarakan soal kendala PSR ini dengan direktorat teknisnya.