Sosialisasikan Kemnaker, Industri Smelter di Morowali Wajib Menerapkan SMK3 Karena Bahaya Tinggi

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam reformasi industri smelter, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan "Sosialisasi Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Mendukung Tata Kelola Industri Smelter, di Wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziya, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah, khususnya dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja.

"Saya minta sosialisasi ini direplikasi ke daerah-daerah lain, sebagai bentuk kontribusi ketenagakerjaan bagi perbaikan pengelolaan industri smelter yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN)," ucapnya, di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: UMKM Binaan BRI: Lewat Bazar Cari Pembeli, Lewat Digital Tak Pernah Mati

Ida Fauziyah menyadari perbaikan tata kelola industri smelter perlu dilakukan, agar kehadirannya mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Setiap perusahaan smelter harus menjadi contoh penerapan norma K3, serta hubungan industrial yang harmonis untuk menjamin kelangsungan usaha dan ketenangan bekerja," katanya.

Menaker Ida menekankan, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan K3 pada industri smelter, perlu langkah perbaikan dan antisipasi yaitu dengan cara, penetapan industri smelter sebagai industri yang memiliki potensi bahaya tinggi, sehingga wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Baca Juga: FIFA Coret Indonesia Sebagai Tuan Tumah Piala Dunia U-20, PDIP Minta Masyarakat Tak Saling Menyalahkan

Adapun langkah berikutnya, lanjut Menaker Ida, dengan mendorong industri smelter agar mengembangkan program kepatuhan ketenagakerjaan secara mandiri, serta mengembangkan forum dialog sosial untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.