Karpet Merah bagi Pelaku UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

- Senin, 18 Oktober 2021 | 08:40 WIB

Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta berujar, untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, pelaku UMKM harus memiliki legalitas usaha atau berizin.

Oleh karena itu, melalui UU Cipta Kerja juga, pemerintah mempermudah proses perizinan usaha.

"Pengadaan pemerintah tidak harus dari badan usaha apalagi badan hukum, boleh perorangan tapi tetap harus berizin, kalau perorangan harus punya NIB (nomor induk berusaha) saja," kata Setya dalam acara yang sama.

 

 

Baca Juga: Trofi Piala Thomas Kembali ke Pangkuan Indonesia Setelah Pergi 19 Tahun Lamanya

Baca Juga: Wamenag: Utsawa Dharmagita Wahana Perkuat Literasi Keagamaan Hindu

Setya kemudian menjelaskan skema yang bisa ikuti pelaku UMKM dalam lelang PJB. Pertama, pelaku UMKM bisa mengikuti tender melalui program Bela (Belanja Langsung) Pengadaan.

Pelaku UMKM yang bergabung di 12 marketplace yang telah bekerja sama dengan LKPP bisa mengikuti lelang PJB.

"Keterlibatan UKM bisa lewat program Bela Pengadaan, transaksi lewat marketplace yang terintegrasi dengan LKPP, sementara ini ada 12 marketplace. Ini untuk transaksi sampai Rp 200 juta," tutur Setya.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BRI Gelar Partner Award untuk Mitra IT Terbaik

Selasa, 18 Januari 2022 | 20:54 WIB

Dentsu Indonesia Akan Rilis Bitaverse Tahun Ini

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:51 WIB

2022, Dentsu Indonesia Siap Songsong Skala Baru

Selasa, 18 Januari 2022 | 08:55 WIB

Mahkota Properti Berikan 5 Opsi Percepatan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:43 WIB

Dentsu Indonesia Tunjuk CEO Baru

Sabtu, 15 Januari 2022 | 21:07 WIB
X