DPR Targetkan Revisi UU Migas Akhir 2022

- Selasa, 30 November 2021 | 19:45 WIB

 

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com – Komisi VII DPR menargetkan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) disahkan pada akhir 2022. Percepatan pembahasan dilakukan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan sektor migas ke negara.

"Kami berkomitmen untuk mendorong percepatan RUU ini. Insyaallah, kami sudah mengobrol dengan teman-teman, apapun caranya akhir 2022 sudah selesai karena masuk 2023 kita sudah sibuk di dapil", ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman dalam The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/11).

Maman membeberkan sejumlah isu besar yang akan diatur dalam uu tersebut. Pertama, terkait organisasi pelaksana kegiatan hulu migas dan posisi PT Pertamina (Persero) sebagai holding. Kedua, aturan hak partisipasi (participating interest) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini sebesar 10 persen. Maman melihat ketentuan yang berlaku saat ini belum memacu BUMB untuk berdiri sendiri dan menjalankan tata kelola yang baik.

Baca Juga: UPZ Baznas UO Mabes TNI Serahkan Mobil Jenazah Kepada Danlantamal II Padang

"Ada apa? BUMN kecenderungannya hanya sebagai broker. Besok, 10 persen kami akan wajibkan BUMD untuk mencari modal sendiri", jelasnya. Ketiga, skema kontak bagi hasil seperti penggantian biaya operasi (cost recovery) akan dimasukkan ke dalam undang-undang bukan aturan turunan. Hal ini dilakukan agar investor mendapatkan kepastian hukum.

Pembahasan revisi UU Migas sendiri sudah mangkrak selama bertahun-tahun. Rancangan beleid itu sempat masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2018 dan dibawa ke dalam sidang paripurna pada 2019. Kendati demikian, pembahasan mandek karena pemerintah belum menyerahkan dokumen resmi daftar investarisasi masalah (DIM).

Menurut Maman, pembahasan revisi UU Migas memakan waktu salah satunya karena faktor psikologi politik. Sebagai pengingat, UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Migas beberapa kali digugat di Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Baca Juga: Jaksa Agung,integritas dan profesional harua sudah menjadi standar minimum

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Industri Logam dan Baja Tumbuh Kian Moncer

Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:24 WIB
X