Praktisi: BPKH Perlu Pertimbangkan Perluasan investasi Pada Instrumen yang Berkaitan Dengan Ibadah Haji

- Selasa, 1 Maret 2022 | 18:04 WIB
Praktisi keuangan syariah Sidiq Haryono menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu  mempertimbangkan perluasan investasi pada fasilitas atau instrumen yang berkaitan langsung dengan ibadah haji di Arab Saudi (Instagram@bpkhri)
Praktisi keuangan syariah Sidiq Haryono menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu mempertimbangkan perluasan investasi pada fasilitas atau instrumen yang berkaitan langsung dengan ibadah haji di Arab Saudi (Instagram@bpkhri)

 

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-Saat ini lebih dari 5 juta calon Jemaah Haji yang tercatat ke dalam daftar tunggu (waiting list) untuk keberangkatan haji dari Indonesia. 

Antrian calon Jemaah Haji waiting list ini semakin meningkat sebagai dampak dari tidak dilakukannya pemberangkatan Jemaah Haji dalam 2 tahun terakhir karena pandemi covid-19.

Praktisi keuangan syariah Sidiq Haryono menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu  mempertimbangkan perluasan investasi pada fasilitas atau instrumen yang berkaitan langsung dengan ibadah haji di Arab Saudi.

Menurut Sidiq, investasi dalam valuta asing ini penting mengingat komposisi biaya haji selama ini tersebar ke dalam beberapa pos pengeluaran di beberapa jasa dan produk di Arab Saudi.

Baca Juga: Ini Dia Profil Bilal Rehman, Pemeran Ricky dalam Series Sianida

"Untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan haji, (investasi) dapat dicapai dengan natural currency hedging dan cost hedging," kata Sidiq dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (1/3).

Ia menjelaskan natural currency hedging bisa dilakukan dengan menjaga keseimbangan komposisi jumlah asset produktif investasi BPKH dalam bentuk valuta asing agar sesuai dengan porsi kewajiban BPIH dalam valuta asing, dengan tetap mempertimbangkan nilai manfaat investasi yang optimal.

Sementara itu, cost hedging dapat dilakukan apabila BPKH mampu menjaga variabel yang mempengaruhi struktur biaya haji, seperti kebijakan fiskal di Arab Saudi, volatilitas nilai tukar, inflasi, regulasi pembatasan sosial yang berdampak pada struktur biaya dan biaya lain terkait protokol kesehatan.

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ingin Ikuti Kejayaan Kopi, Kampanye Teh Mulai Diseriusi

Jumat, 30 September 2022 | 14:08 WIB
X