Mendagri Pastikan Pemda Alokasikan 40 Persen Belanja Barang dan Jasa

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengatakan, pembeli terbesar itu adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

Untuk itu, Kemendagri memiliki tugas untuk memastikan daerah memberikan kontribusinya dalam alokasi 40 persen belanja barang dan jasa.

“Kita harus benar-benar memastikan komitmen ini direalisasikan. Tugas saya selaku Mendagri adalah mendorong realisasi ini. Pada saat Musrenbang telah ditekankan sebanyak 40 persen dari belanja barang/jasa dan belanja dialokasikan untuk belanja UMKM,” ucap Tito.

Baca Juga: Teten Masduki: Di Tahun 2022 Potensi Belanja Produk 1 Triliun

Senada disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan dan meminta dengan hormat kepada Direksi BUMN yang memang ditugaskan secara langsung, terutama yang sudah punya transformasi dari awal Agustus 2020 bersama,

Menteri Koperasi dan UKM meluncurkan PADI (Pasar Digital) UMKM agar segera menindaklanjuti tender yang telah diinisiasi yakni untuk angka proyek di bawah Rp 400 juta harus diberikan kepada UMKM. Hingga kini tercatat sudah berjalan hampir 15.000 lebih UMKM yang tergabung dengan transaksi Rp 20 triliun.

“Ini sudah berjalan sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi. Ini adalah suatu hal yang diperlukan hari ini di saat ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing.

Baca Juga: Penumpang yang Mudik Pengguna Transportasi Umum Tercatat 5,7 Juta Orang

Kita harus pastikan ekonomi Tanah Air berjalan dengan baik, inflasi ditekan. Karena itu saya meminta dan memastikan sesuai instruksi presiden, direksi BUMN menjalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Erick.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menuturkan, hingga April 2022, Gerakan Nasional BBI terus dilakukan dan berjalan dengan baik.

Diproyeksi kegiatan ini akan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, membangkitkan ekonomi, dan menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 1,7-2 persen.

Baca Juga: Puncak Temu Bisnis Belanja Barang/Jasa Pemerintah/BUMN Tahap Kedua Digelar di Jakarta