UMK Naik Signifikan Menjadi 26 Persen

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, UMK yang masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) naik signifikan menjadi 26 persen,

dahulu di bawah Rp 150 miliar melalui penyedia lewat pemerintah daerah, sekarang mencapai Rp 274,1 triliun.

Sementara K/L dulu di bawah Rp200 triliun sekarang mencapai Rp 287 triliun, sehingga total yang sudah masuk dalam SIRUP LKPP mencapai Rp 561 trliun.

Baca Juga: Mendagri Pastikan Pemda Alokasikan 40 Persen Belanja Barang dan Jasa

 “Tugasnya nanti bagaimana mengontrol supaya terjadi transaksi. Kami juga telah memotong mata rantai proses penayangan produk.

Dari semula agak panjang, namun sesuai arahan Presiden dari 8 proses baru 1 tahun produk naik, sekarang kami potong hanya ada 2 porses, begitu juga dengan e-kalatog daerah proses dari 9 langkah sekarang menjadi 2 langkah,” katanya.

“LKPP memonitor seluruh rencana pengadaan yang masuk dalam sistem. Begitu juga terkait onboarding product sesuai arahan Presiden, kami telah membekukan dari 5 ribu produk yang subsitusinya sudah ada di UMKM, sehingga tak bisa diclick.

Baca Juga: Teten Masduki: Di Tahun 2022 Potensi Belanja Produk 1 Triliun

Terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang telah melakukan banyak hal terkait onboarding UMKM,” katanya.

Tercatat, perkembangan yang signifikan sebagai tindak lanjut business matching di Bali. Sampai dengan 22 April 2022 angka komitmen belanja PDN untuk 10 K/L dan 10 Pemerintah Daerah sebagai berikut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 75,5 triliun),

Kementerian Pertahanan (Rp 30,07 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp 19,7 triliun), Kementerian Komunikasi dan Informatika (18,8 triliun), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rp 14,1 triliun).

Baca Juga: Penumpang yang Mudik Pengguna Transportasi Umum Tercatat 5,7 Juta Orang

Kemudian Kementerian Kesehatan (Rp 11,5 triliun), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rp 10,5 triliun), Kementerian Keuangan (Rp 6,6 triliun), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp 5,5 triliun), dan Kementerian Pertanian (3,9 triliun).