Dukung Pemerintah Atas Backlog,Bank BTN Gelar Indonesia Property

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com- Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang terus meningkat dan masih tingginya kebutuhan rumah masyarakat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali menggelar Indonesia Property Expo secara langsung setelah tahun sebelumnya dilakukan secara virtual.

Indonesia Property Expo atau IPEX ke 38 tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei hingga 22 Mei mendatang, berlokasi di Hall A Jakarta Convention Centre (JCC), pameran tersebut melibatkan 41 developer/pengembang yang terdiri dari 11 pengembang subsidi dan 30 pengembang non subsidi.

“Setelah selama pandemi menggelar IPEX virtual, hari ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Bank BTN akhirnya menggelar IPEX yang langsung dapat dikunjungi oleh publik yang ingin memilih rumah impiannya,” kata Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo saat membuka IPEX di Jakarta, Minggu (15/5).

Baca Juga: Tak Tergantikan oleh Ibadah Virtual Oleh: Wirawan Chen

Haru berharap IPEX kali ini dapat menggaet masyarakat khususnya milenial untuk membeli rumah sebab berdasarkan survey IPEX Loyalty Member (ILM) kepada 3.600 calon pembeli
rumah bahwa sebanyak 78,9% calon adalah millenial dan sebanyak 89,6% adalah pembeli rumah pertama untuk ditempati dengan lokasi favorit di Jabodetabek yaitu Tangerang, Jakarta, Bogor,Depok, Bekasi, serta Kawasan Bintaro, Serpong dan sekitarnya.

Pada pameran yang digelar hingga 22 Mei 2022 tersebut, Bank BTN menawarkan program suku bunga promosi mulai 2,2% , bebas biaya provisi, biaya administrasi dan bebas biaya appraisal untuk KPR Non Subsidi.

Selain suku bunga promo tersebut, Bank BTN tetap hadir dengan produk KPR andalannya, KPR Subsidi, KPR BTN Gaess For Millenial, KPR BTN Hits dan lain sebagainya.

Baca Juga: Kolaborasi Lintas Industri PINTU dan Mangkokku Hadirkan “Paket Cuan” Berhadiah Bitcoin

IPEX yang menjadi ajang rutin Bank BTN tersebut ditargetkan dapat menarik 50.000 pengunjung selama 8 hari pameran dengan target potensi ijin prinsip adalah sebesar Rp 1,5 triliun dengan rincian untuk KPR non subsidi senilai Rp 900 miliar, sementara KPR Subsidi sebesar Rp 300 miliar dan KPR Syariah sebesar Rp 300 miliar.