Komisioner KPPU: Secara Pribadi Saya Tidak Setuju Ada Pelabelan BPA

- Rabu, 29 Juni 2022 | 09:39 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-
 
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), Chandra Setiawan, mengatakan secara pribadi tidak setuju ada pelabelan Bisfenol A (BPA) terhadap kemasan galon guna ulang. Alasannya menurut Chandra adalah pelabelan BPA itu sama dengan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat.
 
“Kalau saya pribadi tidak setuju ada pelabelan BPA. Saya lebih setuju adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh BPOM dengan membuat sistem pengawasan melekat pada pabrik,” ujarnya.
 
Dia beralasan pelabelan BPA itu sama dengan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat. “Hal ini tidak boleh, karena pengetahuan masyarakat yang heterogen dan masyarakat tidak punya tools yang dapat mendeteksi kadar BPA,” katanya.

Baca Juga: Kapolri Gelar Festival Nusantara Gemilang
 
Dia mengakui jika BPA itu berbahaya kalau melewati batas ambang tertentu.  “Tetapi, BPA kan tidak hanya ada di minuman galon isi ulang. Yang sangat penting itu  ya pengawasan, bukan sekadar label,” ucapnya.
 
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang juga pakar hukum persaingan usaha, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, mengatakan keputusan mengeluarkan satu regulasi untuk mengatur suatu industri seperti Peraturan BPOM yang mewacanakan pelabelan BPA terhadap galon guna ulang harus melalui competition checklist. Artinya, regulasi itu harus memikirkan juga dampaknya terhadap sisi persaingan usahanya atau competition.
 
Menurutnya, semua bentuk perangkat hukum seperti perizinan dan juga regulasi yang berdampak terhadap perkembangan perusahaan, itu bisa menghambat keinginan perusahaan baru lain yang sejenis untuk berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga: Viral Dakwah Menyentuh Ustad Das'ad Latif, Respon Nama Muhammad SAW Digandengkan Dengan Nama Khamr

“Jadi, peraturan dalam konteks apapun harus melalui competition checklist, sehingga tidak menjadi artificial barrier yang membebani perusahaan dalam pasar persaingan yang akhirnya menjadi tanggungan masyarakat,” ujarnya.
 
Dia mengatakan dalam artificial barrier ini suka sekali ada regulasi-regulasi yang menjadikan orang ada beban untuk dia masuk ke dalam satu pasar. Karenanya, semakin rendah derajat artificial barrier, semakin tinggi share terhadap output industri.
 
“Apalagi level playing field yang fair itu dijamin oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, artificial barrier yang mungkin saja berasal dari peraturan yang diciptakan sebisa mungkin harus dihindari.

Baca Juga: Perpustakaan Megah di Kabupaten Sambas diresmikan Kepala Perpusnas

Jadi, jika ingin membuat aturan main yang baru tentang apa saja, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu dengan stakeholders lainnya dengan membuat kajian bersama dan mengevaluasi kebijakan yang mau dibuat,” tukasnya.
 
Sebab, menurutnya, dari kacamata persaingan usaha, orang-orang berbisnis itu akan menghitung sense by sense untuk melihat apakah bisa memenangkan pasar atau tidak. Semuanya akan dihitung apakah itu dampak dari regulasi, perkembangan zaman, dan lain-lain yang bisa berdampak terhadap usaha mereka.
 
Dia mencontohkan seperti kebijakan BPOM terkait pelabelan “berpotensi mengandung BPA” pada galon guna ulang.

Baca Juga: Gawat! Tokyo Diterjang Gelombang Panas Terparah Dalam 147 Tahun Sejak 1875
 
Kenapa kebijakan BPOM ini bisa terjadi, menurut Ningrum, itu karena berbagai lembaga dan kementerian belum banyak dibekali dengan apa yang disebut dengan competition checklist.

“Akibatnya, peraturan-peraturan itu akan menjadi beban bagi industri, dan akan berdampak kepada daya saing suatu perusahaan karena dia memerlukan biaya produksi ini dan itu. Belum lagi bertanding soal iklan,” ucapnya.
 
Dia mengatakan membuat kebijakan dengan melihat sisi kesehatannya itu tidak salah. Tapi, lanjutnya, dampak peraturannya juga harus mempertimbangkan sisi persaingan usaha yang dimunculkannya.

Baca Juga: Tandon Air Proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said Jebol! Korban di RS 5 Orang

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Transaksi Perdagangan Digital Tumbuh Lebih 50 Persen

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:22 WIB

LPDB-KUMKM bantu Pengembangan Usaha untuk Koperasi

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:08 WIB

LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Untuk 5 Koperasi

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:53 WIB

Perkuat Ekosistem Cashless, BNI Gandeng Indomaret

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:51 WIB

Rayakan Kemerdekaan, MR.DIY Buka Toko ke-400

Jumat, 12 Agustus 2022 | 11:57 WIB
X