APBN 2023 Perlu Antisipasi Hal-hal yang Dapat Pengaruhi Kebijakan Fiskal

- Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:27 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Biro Pemberitaan DPR RI)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Biro Pemberitaan DPR RI)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, perlu mengantisipasi berbagai hal. Khususnya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN.

"Terutama yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Hal itu disampaikannya usai menerima Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo.

"Mulai dari dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya. Diharapkan, pelaksanaan APBN 2023 dilaksanakan secara cermat dan efektif," ujarnya.
 
Dikatakan, APBN 2023 merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen PDB. Sehingga menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas.

Penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Jokowi, dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 DPR.

"Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023," tandasnya.

Asumsi Makro
Lewat pembahasan tersebut, asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen. Kemudian laju inflasi pada kisaran 2 persen hingga 4 persen.

"Dimana pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB. Yakni dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB," tegasnya.

Lalu belanja negara sebesar 13,8 persen PDB hingga 15,1 persen PDB, serta defisit berada pada besaran 2,61 persen PDB hingga 2,85 persen PDB. Tema Rencana Kerja Pemerintah pada Tahun 2023, yaitu Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

SimInvest Luncurkan Fitur Baru: Investasi Reksa Dana!

Jumat, 3 Februari 2023 | 14:20 WIB

Ada Gaduh Perang Galon di Balik Isu BPA

Jumat, 3 Februari 2023 | 13:39 WIB
X