Menurut Erick hal itu mengindikasikan terjadi pembukaan lapangan kerja sebanyak 7,1 juta melalui program PNM setelah tergabung dalam Holding UMi. Karena PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI.
“Belum program-program yang lain (dari BRI dan Pegadaian). Jadi, fundamental yang kami terus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Tidak anti yang besar, yang besar harus kami dorong juga,
Baca Juga: Kasus Mardani Maming, KPK Geledah Kantor PT Batulicin di Kalimantan
tetapi kalau sebagai fondasi tidak bisa hanya yang besar, kapitalis dibilang, oligarki nggak bisa. Kita harus yang ekonomi kerakyatan karena mayoritas di situ,” tutur Erick menekankan.
Oleh karena itu, Holding UMi yang lahir sejak September 2021 semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Di mana perusahaan besar atau korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.
“Ini yang kami jaga dan saya yakini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus bagaimana pembedahan ekonomi kerakyatan ini, menjadi platform yang tepat. Kita tidak mungkin ke arah yang menjadi kapitalis oligarki tetapi bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai fondasi,” imbuhnya.
Baca Juga: Abimanyu Wahjoewidajat: Tanggapan Kasus Kaca Mobil
Holding UMi pun semakin menegaskan bahwa BUMN hadir bukan sebagai ‘Menara Gading’, namun harus mendorong ekonomi kerakyatan menjaga rantai pasok
. Oleh karena itu, BUMN pun terbuka bekerjasama dengan private sector, swasta, bahkan strategic partner dari luar negeri.
“Tetapi harus komitmen dengan ekosistem yang kami bangun atau blue print kita. Bukan blue print China, blue print Amerika, tetapi blue print Indonesia,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Hybrid Bank Jadi Strategi BRI di Era Digitalisasi, Berikan Layanan Terbaik Bagi Semua Lapisan Masyarakat
BRILiaN Young Leader Indonesia, Upaya BRI Ciptakan Talenta Unggul
BRI Terus Dukung Industri Kopi Indonesia Go Internasional
BRI Terus Dukung Industri Kopi Indonesia Go Internasional
BRILiaN Young Leader Indonesia, Upaya BRI Ciptakan Talenta Unggul