JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, akan memicu tambahan inflasi. Selain itu, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi juga akan memberi efek domino.
"Dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional," kata kata ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah, Kamis (18/8). Menurutnya, berapapun kenaikan harga BBM bersubsidi, akan memicu tambahan inflasi.
Meski harga naik hanya 10 persen sekalipun, kata dia, kenaikan itu akan memicu inflasi. Hal itu karena mempengaruhi harga bahan pokok.
"Baik bagi masyarakat maupun produsen. Produsen tidak bisa lagi menahan dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku," ujarnya.
Dimana kenaikan harga bahan pokok, sudah pasti akan memicu inflasi. Sebelumnya, tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (YoY) mencapai 4,94 persen.
"Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar. Bahkan bisa diatas 8 persen. Ini yang kita khawatirkan," tandasnya.
Dibanggakan
Sebab bila inflasi sampai 8 persen, maka apa yang sejauh ini dibanggakan pemerintah, tidak bisa diklaim lagi. Kebanggaan itu antara lain inflasi terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang bagus.
"Penerimaan negara tahun ini masih sehat, karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Surplus ini membuat belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM," tegasnya.
Namun pemerintah berulang kali mengatakan, tantangan di tahun depan akan lebih nyata. Sehingga pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp 297,1 triliun. Adapun subsidi ini terdiri dari Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp 86,5 triliun untuk subsidi non energi.
Anggaran subsidi ini, jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun ditahun ini. Sementara, Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya
Dan dalam jangka panjang, diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sampai saat ini, belum ada keputusan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi.
Penyesuaian
Namun pemerintah memastikan bahwa mereka mempertimbangkan segala hal terkait rencana ini. Termasuk apabila ada penyesuaian.
"Kita sedang mengkalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
