Dia juga menjelaskan, upaya pemerintah untuk menjaga subsidi BBM. Sehingga tidak menimbulkan laju inflasi tinggi, seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.
"Pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Yakni untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat," jelasnya.
Sehingga tantangan hyperinflation bisa ditangani di tahun ini. Demikian pula di tahun 2023.
Pendanaan Lain
Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, pemerintah seharusnya mencari sumber pendanaan lain. Hal itu untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Harusnya pemerintah itu lebih kreatif mencari pendapatan dana. Saya khawatiran jika kenaikan harga BBM bersubsidi benar-benar terwujud, akan membuat rakyat berada dalam posisi yang sangat sulit," jelasnya.
Bahkan dia mengatakan, subsidi dikurangi menunjukkan pemerintah panik. Hal itu karena 2023 pemerintah tidak punya uang.
"BI tidak boleh lagi membantu seusai dengan anjuran IMF. Kenaikan anggaran perlindungan sosial juga tidak cukup kuat untuk mengurangi beban rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran tersebut meningkat 11 persen dari anggaran perlinsos tahun ini, yang sebesar Rp 431,5 triliun.
"Tiba-tiba Bansos ditingkatkan. Ini sebetulnya strategi saja. Supaya rakyat tidak marah pada pemerintah, maka dikasih bansos," ungkapnya.
Tidak Cukup
Menurutnya, anggaran bansos yang ditingkatkan pada 2023, tidak akan cukup mampu mengurangi penderitaan rakyat. Khususnya akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok.
"Buat rakyat, Bansos hanya obat sementara. Tapi penderitaan masyarakat akan menahun, akibat kenaikan harga bahan pokok. Makanya rakyat seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula," tambahnya.
Oleh sebab itu, Uchok menyarankan agar pemerintah juga memikirkan cara lain. Yakni untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga BBM dan berbagai bahan pokok.
"Pertalite untuk rakyat dinaikkan, tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah. Kalau Pertalite dinaikkan, pejabat harus hidup sederhana seperti rakyat," tukasnya.
