Tim Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Gelar Audiensi dengan Perwakilan Anggota KSP

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), didampingi ketua koordinator tim pemantau KSP SB melakukan audiensi dengan perwakilan (petisi).

Anggota KSP Sejahtera Bersama (SB) secara daring membahas update PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terkait dengan kewajiban pembayaran tahapan homologasi kepada anggota KSP SB Kamis (18/8).

Ketua Satgas Koperasi Bermasalah Agus Santoso mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan Satgas KSP-SB setiap hari kerja berusaha untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan RAT.

Baca Juga: Kuasa Hukum Mularis Djahri Sayangkan Uang Rp 21 Miliar Milik Perusahaan Disita, Laporan Model A Dipertanyakan

“Saat ini KSP SB walaupun tidak sesuai dengan skema PKPU yang disepakati, namun tetap berusaha untuk terus melakukan pembayaran sebesar Rp200juta per hari yang dibagi menjadi Rp500.000/hari/orang,” kata Agus.

Selanjutnya Agus mengungkapkan bahwa KSP SB juga melaporkan kepada Satgas bahwa tengah berproses menjual asset agar bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran tahap satu dan dua pada bulan Desember 2022. 

“Satgas juga berharap ada calon investor yang segera masuk, sehingga pembayaran tahap tiga bisa diselesaikan sebelum RAT pada bulan Maret 2023,” kata Agus.

Baca Juga: Kemenkominfo Bangun Kesadaran Jualan Online di Indonesia Timur Lewat Talkhsow

Menurutnya, dinamika yang dihadapi oleh KSP SB saat ini adalah terkait dengan adanya laporan polisi yang ditangani Bareskim serta adanya dua permohonan pembatalan homologasi yang diajukan Anggota KSB.

Sementara itu pada sisi lain banyak anggota yang tidak menginginkan dikabulkannya kepailitan KSP-SB.

“Satgas berharap anggota KSP SB bisa satu suara, menyamakan frekuensi untuk berupaya mengutamakan penyelesaian masalah ini dengan skema asset based resolution.

Baca Juga: Polri Akhirnya Tetapkan Putri Candrawathi Tersangka Kasus Brigadir Yosua