Kenaikan Harga BBM dan Pemangkasan Anggaran Subsidi Angkutan Umum

- Senin, 5 September 2022 | 20:14 WIB

Oleh Pengamat Transportasi:

Djoko Setiawarno

 

KOMISI  5 DPR RI tidak mendukung pengembangan angkutan umum perkotaan. Buktinya, *akan memangkas hingga 60 persen* anggaran subsidi operasional angkutan umum perkotaan di 11 kota_

Pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter (naik sekitar 31 persen). Harga per liter solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 (naik sekitar 32 persen). Adapun harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter (naik sekitar 16 persen).

Dampak secara langsung adalah kenaikan biaya transportasi, baik umum maupun pribadi. Dampak tidak langsungnya adalah kenaikan pada harga-harga barang yang lain.

Bantalan sosial sebesar *Rp 24 triliun* yang dibangun sebagai dampak kenaikan harga BBM. Adapun bantalan sosial terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai Rp 12,4 triliun (20, 65 juta keluarga penerima manfaat dan Rp 600 ribu per keluarga diberikan dua kali masing-masing Rp 300 ribu), Bantuan subsidi upah Rp 9,6 triliun (16 juta pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan dan Rp 600 ribu per pekerja diberikan sekali) dan *Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp 2,17 triliun* (sektor transportasi umum dan nelayan diatur oleh pemda).

Pemda diminta menyisihkan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan. Sektor transportasi akan diberikan untuk bantuan angkutan umum, ojek on line dan nelayan.

Jika betul ada bantuan terhadap ojek daring, sementara tidak ada bantuan untuk angkutan bus kota, angkutan perdesaan, AKDP, AKAP, mobil boks dan pengemudi truk, tentu aneh dan sikap pemerintah tersebut sangat ironis. Kalau sopir truk yang membantu kelancaran arus barang mogok, distribusi barang bisa kacau. Namun, kalau pengemudi ojek daring mogok, distribusi barang dipastikan tetap akan berjalan. Dilihat dari peran strategisnya ini, mestinya perhatian pemerintah ditujukan ke pengemudi angkutan umum, baik penumpang maupun barang (Darmaningtyas, 2022).

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

SimInvest Luncurkan Fitur Baru: Investasi Reksa Dana!

Jumat, 3 Februari 2023 | 14:20 WIB

Ada Gaduh Perang Galon di Balik Isu BPA

Jumat, 3 Februari 2023 | 13:39 WIB
X