Pemerintah Percepat Sosialisasi UU Cipta Kerja untuk Perkuat Posisi KUMKM

- Sabtu, 10 September 2022 | 17:41 WIB

 

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah berupaya mempercepat sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memperkuat posisi UMKM.

Termasuk menyangkut pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan terkait penyampaian substansi pengaturan koperasi dan UKM dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih, menyebutkan UU Cipta Kerja khususnya kluster koperasi dan UKM hingga saat ini tingkat penerimaannya dalam masyarakat sangat tinggi.

Baca Juga: Mitra Strategis, Kepercayaan Uzbekistan Patut Diapresiasi

 

"Banyak kemudahan yang diterima pelaku koperasi dan UKM dalam UU Cipta Kerja. Begitu juga dengan peraturan turunannya," kata Henra pada acara Workshop Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, di Palembang, Sumatra Selatan, beberapa hari lalu.

Misalnya, dalam konteks perizinan, dibagi dalam beberapa tingkatan rendah, menengah, dan tinggi berdasarkan risiko usaha yang akan dilakukan.

Dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya, PP 7/2021 mengatur adanya perizinan tunggal bagi usaha mikro yang memiliki risiko rendah.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Masyarakat Antusias Belanja di Pertamina SMEXPO 2022

Kamis, 1 Desember 2022 | 07:27 WIB

Terapkan Prinsip GRC, LPDB-KUMKM Jaga Kinerja Positif

Rabu, 23 November 2022 | 15:10 WIB

Harapan Pelaku UMKM di Bali Terhadap KemenKopUKM

Minggu, 20 November 2022 | 12:36 WIB
X