Pemerintah Perlu Kaji Asumsi Nilai Tukar APBN 2023

- Senin, 17 Oktober 2022 | 19:23 WIB
Ilustrasi kurs rupiah (ist)
Ilustrasi kurs rupiah (ist)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar APBN 2023. Dimana yang semula berada di Rp14.800.

"Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi, karena terjadi perubahan dinamika ekonomi," kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Senin (17/10).

Menurutnya, moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah. Dikatakan, pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas.

"Begitu terjadi pembalikan arah, maka tekanan kurs bisa terjadi. Berikutnya, penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan," ujarnya.

Hal itu karena postur belanja akan mengalami peningkatan. Terutama belanja subsidi energi,” ungkap Bhima.

Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp 211,9 triliun. Asumsi dasar makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi YoY 3,6 persen dan nilai tukar Rp 14.800 per dolar AS.

"Dikhawatirkan, realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana, membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan," tandasnya.

Menekan
Harga BBM telah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Kenaikan Harga BBM ini menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi.

"Inflasi energi yang terlalu tinggi, bisa menekan pemulihan ekonomi. Di tengah penguatan dolar terhadap rupiah, pemerintah bisa melakukan extra effort," tegasnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

SimInvest Luncurkan Fitur Baru: Investasi Reksa Dana!

Jumat, 3 Februari 2023 | 14:20 WIB

Ada Gaduh Perang Galon di Balik Isu BPA

Jumat, 3 Februari 2023 | 13:39 WIB
X