Bakal Ada Perpres Percepatan Swasembada Gula, Komisi VI : Isinya Malah Seperti Stabilisasi Harga

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com

Pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Percepatan Swasembada Gula.

Percepatan dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas tebu, perluasan area perkebungan dan peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula serta peningkatan kesejahteraan petani.

Namun alih-alih mendapat dukungan, rencana perpres itIu malah menuai pro kontra. Anggota Komisi VI Herman Khaeron bahkan menyebut bahwa perpres itu bukan bertujuan untuk swasembada tapi lebih ke stabilisasi harga.

Baca Juga: ASO Jalan Terus, Pemerintah Abaikan Putusan MA

"Ini bukan perpres swasembada tapi perpres stabilisasi harga karena disusun dengan rezim inflasi.

Seakan-akan kenaikan harga itu menakutkan sehingga merasa perlu dikendalikan," kata Herman dalam diskusi membedah Rancangan Perpres Percepatan Swasembada Gula di Jakarta,Rabu (26/10).

Padahal bila memang mengacu pada tujuan mensejahterakan petani,

maka seharusnya perpres itu menghilangkan hal-hal yang menghambat kesejahteraan petani seperti penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau pun pemberian subsidi pupuk bagi petani.

Namun yang ada dalam perpres itu malah nuansa monopoli pada penunjukan PTPN III sebagai pelaksana perluasan lahan dan juga masalah impor gula sebanyak 700 ribu ton.

Baca Juga: Pelambatan Ekonomi Beri Kesempatan Lakukan Reformasi Struktural

"DI aturan yang ada disebutkan bahan yang dapat ijin impor harus melakukan penanaman. Tapi aturan ini tidak tegas dijalankan," ujarnya.

Pakar pertanian IPB Andreas Dwi Santosa mengatakan bahwa masalah lahan merupakan hal yang sudah menjadi persoalan di sektor pertanian. Apalagi saat ini lahan pertanian tergerus.

Oleh karena itu ia meragukan kemampuan dari PTPN untuk membuka 700 ribu lahan perkebunan gula baru.