Tata Kelola dan Pengendalian Impor, Prasyarat Penting Peningkatan Utilisasi Baja Nasional

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Sebagai mother of all industries, industri baja menjadi faktor esensial dalam perkembangan industri konstruksi dan manufaktur.

Di Indonesia sendiri, industri baja turut memainkan peranan penting mengingat saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur secara masif. Dalam mendukung masifnya pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur, ketahanan dan utilisasi baja nasional serta perlindungan konsumen terkait produk baja perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu, tata kelola pengendalian impor baja menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian industri baja nasional.

Demikian kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) Forum Wartawan Kementerian PUPR (Forwapu) yang mengusung tema “Kaleidoskop Ketahanan Industri Industri Baja Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur (Review 2022 dan Proyeksi 2023)” Kamis (8/12) di Jakarta.

Baca Juga: Seleksi Lembaga Inkubator 2023, LPDB-KUMKM Fokus Inkubasi Koperasi

Dalam kesempatan ini, Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Kimron Manik, MSc menyampaikan “Kapasitas industri nasional sangat berlebih (excess capacity), namun utilitas produksi baja konstruksi dalam negeri menjadi tidak optimal disebabkan banyak penggunaan baja konstruksi impor, baik berupa bahan baku maupun produk jadi dengan harga lebih kompetitif karena praktik unfair trading/dumping yang dilakukan negara-negara exportir.”

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian PUPR bahwa, “Kapasitas produksi total tahun 2021 sebesar 20,97 juta ton dengan tingkat utilisasi kapasitas produksi rata-rata tahun 2021 sebesar 55,26% dan pasokan baja nasional tahun 2021 sebesar 11,59 juta ton. Sementara itu, konsumsi atau demand baja nasional sendiri mencapai 15,46 juta ton, 78% diantaranya untuk sektor konstruksi.”