JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Skema normal Kartu Prakerja akan lebih berfokus pada upaya re-training dan re-skilling. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
"Program Kartu Prakerja berlanjut dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden 113/2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian 17/2022," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dia juga mengatakan, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun 2023 dengan skema normal. Selain itu dengan target capaian hingga 1 juta penerima.
"Program Kartu Prakerja tahun 2023 menargetkan capaian hingga 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang," ucapnya.
Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Terpisah, pakar ketenagakerjaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono mengatakan, sangat tepat pemerintah untuk mengejar kebutuhan tenaga kerja di Industri 4.0.
Pasar Kerja
Karena bagaimanapun berbicara tentang kapasitas tenaga kerja, tidak lepas dari pergerakan pasar kerja. Sehingga ke depan harus mengikuti apa yang dibutuhkan.
"Misalnya bidang IT, big data. Apalagi main big data, ini skill yang bisa dituntut dan disediakan dalam Kartu Prakerja," ujarnya.
Kemudian dengan dilakukan dalam skema normal. Artinya mengedepankan peningkatan skill ketimbang bantuan sosial (bansos).
"Juga pelatihan dilakukan ada yang tatap muka, diharapkan akan lebih efisien. Tatap muka bisa meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Namun, tatap muka tentunya perlu dilakukan dievaluasi," tandasnya.
Termasuk bagaimana swasta bisa melihat apa saja dari jenis pekerjaan dan jenis yang dilatih yang akan terserap di pasar tenaga kerja. Karenanya, tenaga kerja Indonesia harus kompetitif.
"Apalagi adanya proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Yang sedikit banyak akan mempengaruhi industri terdampak," tuturnya.
Memperluas
Meskipun di level internasional terlihat adanya penurunan, pertumbuhan ekonomi dan kemudian di level PHK juga mengancam. Dia juga melihat diperlukan skill untuk memperluas lapangan pekerjaan.
"Namun juga membuka ruang ruang pekerjan baru. Jika peserta Kartu Prakerja bisa berwiraswasta, maka dampaknya akan lebih terasa. Itu karena membuka lapangan pekerjaan baru," jelasnya.
Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai, Kartu Prakerja menjadi salah satu dari sedikit program pemerintah yang terencana dan terlaksana dengan baik. Sehingga, pemerintah tinggal melanjutkan dan meningkatkan yang sudah baik tersebut.
