JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Target investasi senilai Rp 1.400 triliun pada tahun 2023, dinilai terlalu tinggi. Dimana realistisnya diproyeksikan ada di angka Rp 1.300 triliun.
"Saya kira terlalu tinggi. Realistisnya tahun ini Rp 1.200 triliun atau Rp 1.300 triliun," kata Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, Selasa (10/1).
Dia menambahkan, investasi yang sudah masuk ke Indonesia jumlahnya sudah besar. Menurut catatan BKPM, pada tahun 2022 sudah masuk investasi senilai hampir Rp 900 triliun. Investasi tersebut sebelum ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah mengatur budget defisit tahun 2023 kurang dari 3 persen. Yakni dengan mengandalkan investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun 2023.
"Maka dari itu, pemerintah mendorong keluarnya Perppu Ciptaker, sebagai kepastian hukum bagi investor. Nah, Rp 1.400 triliun ini bukan angka yang biasa, karena sebelumnya target APBN untuk investasi itu hanya sekitar Rp 900 triliun," ujarnya.
Sehingga dengan demikian, kata dia, ada dua tantangan yang harus dicapai dan tidak mudah. Karena pengusaha wait and see terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan UU Ciptaker.
Strategis
Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah harus mendorong investasi di sektor-sektor yang strategis dan positif. Dimana investasi industri harus ditingkatkan.
"Misalnya pemerintah mau mengarahkan - katakan hilirisasi di nikel, bauksit dan sebagainya - itu yang harus dikejar. Kemudian ke industri yang terdampak pelemahan perekonomian global," tandasnya.
Dikatakan, industri tentunya sedang terkena serangan, sehingga mengalami penurunan industri strategis. Misalnya besi baja, tekstil dan industri padat tenaga kerja, harus menjadi fokus.
"Sektor yang juga menarik adalah makanan dan minuman, yang memiliki pangsa pasar besar dan pertumbuhannya selalu positif. Sektor logistik berkembang pesat, karena penggunaan digital yang memperbesar logistik jauh lebih tinggi," tegasnya.
Sementara, ekonom senior Hendri Saparini mengaku belum mengkaji Perppu Ciptaker secara utuh. Kendati demikian, Hendri menilai alasan untuk menciptakan lapangan kerja dengan Perppu tersebut, patut ditinjau ulang.
"Bahwa upaya mendorong penciptaan lapangan kerja memang perlu. Tapi apakah Perppu ini akan menjadi jawaban yang akan dengan cepat menciptakan lapangan kerja? Rasanya belum," ucapnya.
Banyak Cara
Pendiri CORE Indonesia itu juga menyatakan masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja. Namun tanpa harus melibatkan penerbitan Perppu.
"Ada cara-cara jangka pendek yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja tanpa Perppu. Khususnya di sektor padat karya," jelasnya.
