JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - pemerintah tengah memonitor pergerakan harga minyak dunia. harga minyak dunia yang terus turun, menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi
"harga minyak kita kan masih di bawah harga subsidi. Jadi, tentu akan dimonitor keberlangsungannya daripada penurunan harga minyak," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Seperti diketahui, harga minyak dunia turun ke bawah level 100 dolar AS per barrel. Penurunan itu salah satunya dipicu kekhawatiran pasar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara.
Hal itu juga bisa berdampak pada permintaan minyak. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan, ada dua variabel utama BBM bersubsidi.
"Yaitu harga minyak dan nilai tukar rupiah. Kemudian pergerakan harga minyak dunia dan pandangan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, adalah hal yang wajar, namun tentu ada regulasinya," ujar dia.
Dimana regulasinya sudah ada. Jadi tinggal dilihat kira-kira pergerakan harga di beberapa, waktu terakhir seperti apa kalau di dalam regulasi yang ada dari tanggal 24 Januari misalnya sampai ke 25 Februari.
Hitung Mundur
Dimana untuk menentukan harga di Maret, tentu yang sekarang berarti dihitung mundur. Yakni semestinya dari tahun 2022.
"harga BBM bersubsidi Pertalite dengan kualitas yang sama oleh Badan Penyalur BBM lain, harganya di bawah. Tetapi intinya kalau dengan harga BBM yang turun, mestinya tidak jauh-jauh dari harga yang dijual pesaing," tandasnya.
Karena sekarang juga sudah ada yang ron 90 yang dijual pelaku lain. Sehingga tinggal dilihat, kalau mereka jual Rp 12.000 sementara Pertamina jualnya Rp10.000, berarti memang belum turun.
"Dalam artian masih ada ruang subsidi sebesar Rp 2.000 yang dikeluarkan oleh pemerintah," tegasnya. Adapun pemerintah memutuskan mempertahankan pemberian subsidi energi di tengah krisis energi global pada 2023.
Hal itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri. Khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi.
Pada 2023, pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 209,9 triliun. Yaknk dengan rincian Rp 139,4 triliun untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG), serta Rp 70,5 triliun untuk subsidi listrik.
Biodisel
Selain Pertalite, Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan melihat efektivitas penggunaan campuran BBM solar dengan Biodiesel sebanyak 35 persen atau B35. Kebijakan itu diyakini bisa mengurangi impor solar.
Selain itu juga menekan jumlah subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk jenis BBM tersebut. Menanggapi hal itu Komaidi mengingatkan dua hal.
