LKPP Makin Optimalkan e-Catalogue, Keberadaan PDN & UKM-Koperasi Bakal Mencolok

jakarta.suaramerdeka.com - Pasca melandainya pandemi, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pemerintah Indonesia siap mendorong pemulihan dan pemerataan ekonomi melalui kehadiran e-catalague (katalog elektronik) yang terpercaya dan pro terhadap produk dalam negeri (PDN) dan juga usaha kecil menengah (UKM)-Koperasi.

Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi, pihaknya menargetkan pada tahun ini, transaksi melalui e-catalogue bisa tembus Rp 500 triliun serta jumlah produk tayang di katalog daring tersebut mampu mencapai 5 juta produk.

“Pada Tahun Anggaran 2023, LKPP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor dan memperkuat kebijakan terkait pengadaan barang jasa ini. Meningkatnya peran PDN dan produk dari UMK Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan membangun kekuatan industri dalam negeri,” kata Hendi, sapaannya, seperti dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).

Dijelaskan, hingga 28 November 2022, tercatat 2.204.051 produk yang telah tayang pada Katalog Elektronik LKPP dengan total transaksi lebih dari Rp 75 triliun. LKPP juga mencatat, hingga 18 November 2022, sebanyak 15.870 produk telah dibekukan dan 4.937 produk telah turun tayang dari e-catalogue.

Baca Juga: Perlindungan Data Pribadi Sangat Penting

Jumlah tayang produk di katalog elektronik pada tahun lalu itu disebut telah melampaui target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Demikian pula dengan jumlah transaksi yang ditargetkan tercapai selama 2023, pemerintah mengalokasikan sebesar 95 persen di dalamnya merupakan PDN.

Langkah tersebut, katanya, merupakan bentuk keseriusan LKPP dalam menjalankan amanat Presiden dalam Inpres 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan Presiden Republik Indonesia.

Hendi tak memungkiri pengembangan e-catalogue oleh LKPP mengalami keterbatasan dan menerima masukan dari berbagai pihak. Maka itu, LKPP menggandeng pula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di lembaga.

Baca Juga: 104 WNI Berharap Segera Dievakuasi, Terbanyak dari Gaziantep dan Kahramanmaras

Project Leader Digitalisasi Pengadaan Pemerintah, Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa kolaborasi dengan BUMN merupakan upaya LKPP dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Selain itu, melalui e-Catalogue, LKPP dapat mengintegrasikan semua data hingga alur proses pengadaan barang dan jasa guna menghasilkan bisnis yang efektif, efisien, dan transparan.

“Ke depan, keputusan-keputusan terkait PDN dan UMK-Koperasi tidak hanya berdasarkan pendekatan makro, tetapi juga melihat data sebagai variabel pengambilan keputusan,” jelas Dika.

Keberadaan katalog elektronik yang dimiliki LKPP itu juga menjadi benteng dari terjadinya praktik-praktik korupsi. Integrasi teknologi dalam pengelolaan uang negara merupakan langkah besar dalam pencegahan korupsi melalui transaksi pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan tersistem baik.

Baca Juga: Tol Cisumdawu Dilintasi Full Kemungkinan Jelang Lebaran

“Digitalisasi pengadaan barang jasa lewat katalog elektronik ini bisa dianalogikan membuat proses pengadaan dari hulu ke hilir menjadi lebih banyak lampunya. Menjadi lebih terang dan transparan,” tandas Dika.