Rentan, Pemerintah Diminta Segera Tinggalkan Paham Ekonomi Liberal

- Kamis, 9 Februari 2023 | 11:44 WIB
Tangkapan layar Gelora Talks bertajuk Liberalisasi Ekonomi Nasional, Bagaimana Nasib Kita? (Gelora Media Center)
Tangkapan layar Gelora Talks bertajuk Liberalisasi Ekonomi Nasional, Bagaimana Nasib Kita? (Gelora Media Center)

Padahal, pemerintah seharusnya pro terhadap kemandirian, kedaulatan di berbagai bidang ekonomi. Oleh karena itu dia berharap Gelora memilih pro kedaulatan ekonomi, bukan kapitalis.

"Saya harap tidak pro liberalisasi masa sekarang. Dalam konstitusi tidak menyatakan secara eksplisit pro terhadap liberalisasi ekonomi," imbuhnya.

Walau para pendahulu bangsa banyak yang belajar dari Barat, tetapi tidak memilih paham liberal. Sebab, liberalisasi ini, bisa mengalami kehancuran ketika terjadi depresi dan keterpurukan melanda negara barat tersebut.

"Liberalisasi ekonomi menjadi sangat spekulatif dan mereka tolak model seperti itu. Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar ekonomi berada diantara penganut liberalisme dan komunisme," jelasnya.

Jalan Tengah
Yakni sebagai jalan tengah yang termaktub dalam UUD 1945 adalah ekonomi dalam bingkai kesejahteraan rakyat. Dimana desain negara adalah kesejahteraan.

"Negara kesejahteraan pada prinsipnya kekayaan alam dimiliki rakyat dan dikuasai negara. Sebagai pelaksana, bisa diserahkan ke swasta dan tidak memilikinya," jelasnya.

Pada era 70-80, silam 85 persen laba Sumber Daya Alam (SDA) minyak disetor ke pemerintah. Dan asing dikasih 15 persen saja sudah sangat senang.

"Sehingga rakyat jelas mendapat manfaat langsung dari SDA tersebut. Namun, sekarang yang terjadi adalah SDA telah dikuasai swasta," sesalnya.

Sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan atau pribadi. Sementara, rakyat tidak lagi mendapatkan manfaatnya.

Moneterianisme
Adapun pengamat ekonomi dan perbankan Yanuar Rizki menambahkan, kebijakan keuangan Indonesia saat ini menuju ke kiblat moneterianisme. Yakni individualisme, liberalisme dan materialisme.

"Propagandanya begitu gencar. Sementara dari sisi peredaran mata uang rupiah sendiri, terlihat nyata. Dimana pergerakan uang oleh masyarakat relatif kecil," terangnya.

Sebaliknya, peredaran korporasi melonjak. Dikatakan, sulit menjadi mandiri kalau rupiah sendiri juga dikendalikan oleh asing.

"Nah bagaimana kalau SUN ini diganggu juga melalui nilai tukar rupiah. Siapa ini yang kuat menahannya? Kalau dihajar oligarki, bakal keok juga," tukasnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

X