JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintahan Inggris nyaris bubar setelah 53 menteri dan pejabat negara mengajukan pengunduran diri.
Hal ini akibat skandal pelecehan seksual Chris Pincher yang tetap diangkat sebagai Deputy Chief Whip. Posisi ini sangat penting untuk mengatur kontribusi partai di parlemen.
Posisi Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson kian rawan dan dilaporkan setuju untuk lengser dari jabatannya seiring dengan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Konservatif.
Johnson dilaporkan akan membuat pernyataan resmi di depan Downing Street No.10 kepada media soal rencananya untuk turun jabatan dalam beberapa jam ke depan.
Baca Juga: Film The Last Prank dan How Are You Really? Hadir di Bulan Juli 2022
Melansir BBC, Kamis (7/7/2022), dia menyatakan ingin tetap duduk di kursi PM sampai ada pemimpin baru terpilih dari Partai Konservatif pada Oktober mendatang.
Johnson sempat berkukuh untuk melanjutkan pemerintahan. "Tugas seorang perdana menteri dalam situasi sulit ketika dia diberi mandat besar adalah untuk terus berjalan dan itulah yang akan saya lakukan," tegasnya, Rabu (6/7/2022).
Baca Juga: Seniman - Photographer Himbar Andriyani Pamerkan Karya Street Photography
Namun demikian, posisi Johnson justru kian rapuh. Belum lama ini, dia menghadapi mosi tidak percaya di parlemen menyusul kandal 'partygate' yang menimpanya.
Dalam mosi tidak percaya tersebut, Johnson berhasil 'lolos'. Namun, kepemimpinannya terus dipertanyakan hingga saat ini.
Dalam aturan Inggris, perdana menteri adalah anggota parlemen dan kepala pemerintahan. Pemimpin partai yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Ratu
Artikel Terkait
Dosen UIN Jakarta Puji Upaya Jokowi Damaikan Ukraina-Rusia
Pengamat Nilai Keributan Soal Klaim Jokowi Karena Persepsi
BRI Bantah Aplikasinya Berhasil Di Jebol