Melalui Forum WZWF 2022, Baznas Sebut Potensi Zakat Dapat Optimal dengan Regulasi yang Efektif

- Jumat, 30 September 2022 | 22:39 WIB
Forum WZWF 2022 di Leeds, Inggris (Baznas)
Forum WZWF 2022 di Leeds, Inggris (Baznas)

JAKARTA- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengungkapkan, penguatan pengelolaan zakat melalui regulasi yang efektif dapat mengoptimalkan potensi zakat.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Baznas Muhammad Nadratuzzaman Hosen yang mewakili Ketua Baznas RI pada Konferensi Internasional World Zakat and Waqf Forum (WZWF) 2022 di Leeds, Inggris, Kamis (29/9).

Pada pemaparan yang berjudul "Zakat Policies for Effective Regulation in Optimizing the Potential of Zakat", Nadratuzzaman menyampaikan perlunya penyempurnaan kebijakan dan regulasi zakat dalam mengoptimalkan potensi zakat, terutama di Indonesia.

Baca Juga: Konflik Kevin Sanjaya dengan Pelatihnya Berakhir Damai di Meja Makan

"Sistem pengelolaan zakat di suatu negara sangat dipengaruhi oleh budaya, kondisi, daerah karakteristik, dan kebijakan serta peraturan zakat di negara tersebut. Beberapa pengalaman terkait pengelolaan zakat di berbagai negara dapat menambah referensi dan masukan tentang pengelolaan zakat di Indonesia khususnya dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nadratuzzaman juga menyarankan kepada lembaga zakat, dalam mengambil kebijakan agar menggunakan beberapa indeks yg telah dibuat oleh Baznas, seperti Indeks Zakat Nasional, Indeks Literasi Zakat, Indeks Kesehatan Lembaga Zakat, dan yang lainnya. Sehingga kebijkan yang dibuat dapat efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Nadratuzzaman menjelaskan, terdapat beberapa rekomendasi guna menyempurnakan kebijakan dan regulasi zakat dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk tiga pihak yaitu, pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi.

Baca Juga: Jelang Pilpres 2024, Parpol Mulai Tawar Menawar

"Untuk pembuat kebijakan, yaitu; Pembuat kebijakan harus mengembangkan peraturan/kebijakan yang menyatakan untuk pengembangan suatu badan pengawas zakat yang independen dengan kewenangan yang memadai, dan pembuat kebijakan harus memasukkan peraturan yang menyatakan tugas badan pengatur yang meliputi aspek Kelembagaan Zakat, Pengumpulan Zakat, Aspek Penyaluran Zakat, dan Aspek Tata Kelola Zakat," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hubungan Indonesia - Kamboja Perlu Ditumbuhkan

Jumat, 25 November 2022 | 19:49 WIB

Krisis di Myanmar Berpotensi Ganggu Stabilitas Kawasan

Kamis, 24 November 2022 | 16:11 WIB
X