Anggota NATO Kritik Sikap Swedia Yang Izinkan Insiden Pembakaran Al Quran Oleh Rasmus Paludan

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-
Tidak semua negara negara eropa mendukung tindakan mengarah ke Islamophobia. Hungaria selaku anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (NATO) mengkritik sikap Swedia yang mengizinkan insiden pembakaran Al Quran oleh politikus Rasmus Paludan di negara itu.

Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, mengatakan sikap Swedia yang membolehkan politikus ekstrem sayap kanan mereka, Rasmus Paludan, membakar Al Quran merupakan suatu "kebodohan yang nyata".

Menurutnya, dalih kebebasan berpendapat yang diklaim Swedia dalam merespons kecaman tindakan Paludan tak masuk akal.

"Sebagai seorang Kristen dan Katolik, saya harus mengatakan bahwa membakar kitab suci agama lain merupakan tindakan yang tidak bisa diterima," kata Szijjarto seperti dikutip Russia Today, Selasa (31/1).

Baca Juga: Gen Z Wajib Tahu Fungsi Layar AMOLED, Cocok Buat Main Game 5 Jam-an!

Paludan sebelumnya membakar Al Quran saat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, 21 Januari lalu. Aksi yang melecehkan umat Islam itu tak ditindak tegas oleh Swedia.

Swedia beralasan tindakan Paludan merupakan bentuk kebebasan berpendapat.

Negara-negara mayoritas Muslim hingga Amerika Serikat pun ramai-ramai mengecam hal tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan naik pitam sampai-sampai tak sudi memberikan restu ke Swedia soal NATO.

"Jika Anda menghormati hak dan kebebasan, Anda sejak awal akan menghormati keyakinan Republik Turki atau Muslim. Jika Anda tidak menunjukkan rasa hormat ini, jangan tersinggung, tapi Anda tidak akan menerima dukungan apapun dari kami soal NATO," kata Erdogan.

Baca Juga: Aksi Ngawur Bakar Al Quran Dilakukan Paludan Kali Ini Di Copenhagen: Janji Gelar Aksi Hingga Swedia Masuk NATO

Soal ini, Turki memang menjadi salah satu negara anggota NATO yang belum juga memberikan dukungan atas masuknya Swedia, juga Finlandia, ke aliansi pertahanan militer tersebut.

Selain Turki, Hungaria juga menjadi negara yang hingga kini belum bersuara. Szijjarto mengatakan parlemen Hungaria bakal membahas masalah ini pada Februari 2023.

Szijjarto juga menegaskan tak akan mencoba membujuk Turki untuk memengaruhi keputusan akhir.

"Saya tidak pernah mendesak pemerintah asing untuk melakukan hal-hal yang bukan urusan kami," katanya.