JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-
Sejumlah media Selandia Baru menyoroti kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens, oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Pemerintah Selandia Baru buka suara usai Organisasi Papua Merdeka (OPM) merilis foto salah satu warganya Philips Mehrtens, pilot Susi Air yang disandera sejak 7 Februari lalu.
Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru memaparkan pemerintah mengetahui OPM merilis foto dan video yang menunjukkan kondisi Mehrtens.
"(Kami) mengetahui foto dan video yang beredar, tetapi kami tak akan berkomentar lebih jauh soal ini," demikian pernyataan kementerian itu pada Rabu (15/2).
Baca Juga: Protes Tante Atau Bibi Brigadir J: Eliezer itu Menembak Untuk Mematikan, Bagiku Tidak Adil!
Di salah satu video OPM yang tersebar itu, Mehrtens menyampaikan pesan singkat bahwa dirinya ditangkap kelompok bersenjata tersebut.

"Kelompok Papua menangkap saya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. Mereka minta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya akan terancam," ujar pilot itu dalam video.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) Sebby Sambom mengatakan Mehrtens dalam kondisi aman.
Ia juga menjelaskan pilot itu ditahan sebagai jaminan politik untuk negosiasi soal hak kemerdekaan bangsa Papua Barat. Selain itu, Sebby menyampaikan ingin bertemu langsung dengan pemerintah Selandia Baru.
Baca Juga: EMT Muhammadiyah Dirikan Rumah Sakit Lapangan di Turki
Permintaan kami jelas, mereka mendukung Indonesia dengan memasok senjata dan juga mereka melatih militer/polisi Indonesia," ujar Sebby dalam laporan RNZ, Selasa (14/2).
Ia kemudian berujar, "Oleh karena itu, kami ingin berbicara secara langsung dengan pemerintah Selandia Baru."
Sementara itu dalam artikelnya berjudul Video Issued by Papuan Rebels Shows NZ Pilot Reading Out a Statement, Portal berita Radio New Zealand (RNZ) mewartakan kapten Mehrtens dijadikan sandera untuk memaksa pemerinta Indonesia mengakui kemerdekaan Papua.
Artikel Terkait
Tingkatkan Efisiensi, Langkah Cerdas PLN Optimasi Kontrak IPP Saat Pandemi Dipuji
Bersaing Kompetitif, 42 Pemain Basket Berebut Masuk Skuad Indonesia Patriots
Fraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang!