JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipastikan tidak akan membebani keuangan negara. Pasalnya, dari total kebutuhan pembangunan IKN sekitar Rp 570-600 triliun, sebanyak 80 persen dibiayai dari investasi murni.
"Pemerintah hanya akan mengeluarkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur dasar," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Antara lain seperti Istana Kepresidenan, jalan tol, perumahan menteri, PNS dan sejumlah perkantoran. Yang mana ditargetkan rampung pada Juni 2024 mendatang.
Adapun Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mendorong penyelesaian infrastruktur dasar selesai tepat waktu. Sehingga menjadi daya pikat para investor.
"Saya optimis proyek IKN tidak akan mangkrak, jika semua berjalan sesuai rencana. IKN memang membutuhkan investasi swasta 80 persen atau lebih. Tapi itu dilakukan bertahap," ujarnya.
Yakni setelah investasi pemerintah - khususnya untuk infrastruktur dasar - sudah terbangun. Sehingga, mangkrak atau tidaknya bukan ditentukan oleh investasi swasta, melainkan investasi pemerintah.
Utama
Dikatakan, bila pemerintah sudah membangun infrastruktur dasar dan semua bangunan-bangunan utama, maka IKN dipastikan tidak akan mangkrak. Menurut Piter, proyek investasi di IKN sudah menarik bagi investor.
"Sehingga, insentif yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah semestinya tidak terlalu besar. Saya selalu mengatakan, IKN itu sudah menarik," tandasnya.
Tekad dan realisasi pembangunan IKN yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah, menunjukkan prospek IKN yang sangat menarik bagi investor. Sehingga tidak perlu ada tambahan insentif yang terlalu besar.
"Saya khawatir, justru ketika insentif itu diobral kepada para investor, malah menimbulkan perspekstif negatif. Khususnya terhadap pembangunan IKN tersebut," tegasnya.
Tambahan insentif yang berlebihan juga akan semakin menambah sentimen negatif. Terutama bagi mereka yang selama ini melawan IKN.
"Tunjukkan bahwa tanpa insentif yang berlebihan, investor tetap tertarik dan masuk berinvestasi di IKN. Dengan modal penyelesaian infrastruktur dasar, sudah cukup menepis keraguan investor untuk berebut menanamkan investasinya," papar dia.
Diselesaikan
Karenanya, dia menyarankan untuk menyelesaikan dulu investasi pemerintah. Itu sudah cukup untuk membuat investasi swasta berbondong-bondong ke IKN.
Sebelumnya, Bahlil juga mengungkapkan sejumlah negara sudah menyatakan minat untuk berinvestasi. Baik dari Eropa maupun Asia.
