Pertimbangan dan Keputusan Pemerintah dalam Kebijakan Hilirisasi Sektor Mineral Sangat Terukur.

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, - Pertimbangan dan keputusan Pemerintah dalam kebijakan hilirisasi sektor mineral sangat terukur.

Bahkan saat COVID-19 yang telah berlangsung selama dua tahun di lalui dunia dan Indonesia, menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakan inwal arah kebijakan hilirisasi sektor mineral.

Baca Juga: Penjahat Sebenarnya adalah Polisi? (Narkoba dan Polisi di AS).

Demikian dikatakan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara dalam diskusi Arah Kebijakan Hilirisasi Sektor Mineral beserta Tantangan dan Solusinya; Creating Good News for a Better Mineral Sector Energy and Mining Editor Society di hotel Ashley, Kebun Sirih, Jakarta, Rabu (8/3/2023) pagi.

Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc menambahkan, Kepres atau Perpres berkenaan kebijakan hilirisasi sektor mineral diambil Pemerintah berdasarkan keputusan yang matang dan detail.

Baca Juga: Menimbang Gibran di Pilgub Jateng.

Seperti ihwal kendaraan listrik sebagai proyek nasional. "Karena itu kebijakannya pasti melalui keputusan dan pertimbangan yang detil. Termasuk roadmap-nya pasti sangat terukur," kata Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

Ihwal situasi smelter nikel dalam rangka membangun baterai untuk mobil bertenaga listrik. Yang terintegrasi, menurut Irwandy ada 9 IUP, sedangkan yang stand alone atau non IUP ada 102. Sayangnya produksinya masih sedikit, dan semua smelters itu di bawah pengawasan Kementrian Perindustrian.

Baca Juga: Kuda Hitam Pilpres 2024.

Sedangkan kendala pembangunan fasilitas pemurnian adalah pendanaan, pasokan energi (tarif listrik, biaya instalasi) , pembebasan lahan (rencana tata ruang wilayah), perizinan (IMB, Izin Pinjam Kawasan Hutan, Tailing), dan isu lain seperti kedatangan alat, tenaga kerja asing dan teknologi.

"Kita membayar teknologinya terlalu mahal. Ini hal-hal yang harus kita atasi bersama, " kata Irwandy.

Haykal Hubeis dari Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia mengatakan, dari sekian ratus smelter nikel kategori stand alone, banyak yang tidak berjalan atau beroperasi.

Baca Juga: Keniscayaan untuk Gus Yaqut.

Hal terjadi karena, menurut dia, banyak faktor, salah satunya banyak peraturan dari pemerintah yang tidak harmoni satu dengan yang lain. Contohnya, banyak perusahaan yang terkena dampak dari peraturan pemerintah, karena over regulated hingga less regulated.