Tiga Tahun Prakerja, Airlangga Hartarto: Startup E-Gov Pertama, Jadi Model Layanan Publik

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com- Tiga tahun pelaksanaan Program Kartu Prakerja telah membuktikan bahwa teknologi digital menjadi kunci utama reformasi birokrasi.

Pengalaman Prakerja dalam menyediakan akses jutaan penduduk ke ribuan pelatihan untuk peningkatan keterampilan secara non-formal dapat menjadi masukan positif untuk mewujudkan cita-cita e-government yang makin meluas dan menjadi model pelayanan publik.

“Penanganan Covid-19 tidak bisa play-by-the-book, karena bukunya tidak ada. Prakerja menjadi start-up e-government pertama Indonesia.

"Prakerja menjadi program semi-bansos yang sifatnya pemberdayaan, inilah yang membedakan dengan program lain,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara dalam acara ‘Tiga Tahun Kartu Prakerja: Gebrakan Inovasi Pelayanan Publik’ di Jakarta, 15 Maret 2023. 

Baca Juga: Dorong Gaya Hidup Sehat, Cause ID Ekspansi ke Seluruh Indonesia Lewat Program Move for Coffee

Airlangga mengatakan Prakerja terus meningkatkan kualitas program dengan berulang kali melakukan iterasi.

Tantangan pemerintah menyediakan pelatihan secara masif berkualitas dan merata tidak mudah. Belajar dari pengalaman Prakerja selama tiga tahun, upaya tersebut bisa berlangsung dengan pendekatan online.

“Namun untuk pelatihan offline, bukanlah hal yang mudah karena jenis, lokasi maupun kualitas masing-masing berbeda,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Airlangga, Prakerja sudah membuktikan merupakan program yang patut diandalkan. Dua fungsi yang berpadu dalam satu program, yakni menyalurkan bantuan sosial sekaligus memberi pelatihan jadi hal baru.

“Ini bisa ditularkan ke negara lain. Banyak negara mencoba menyediakan pelatihan secara massif, belum ada yang bisa. Kita bersyukur Prakerja bisa,” imbuh Airlangga.

Acara Tiga Tahun Kartu Prakerja ini mengelaborasi upaya program yang lahir sejak 17 Maret 2020 ini untuk menjangkau 16,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Baca Juga: EIGER Buka Toko Internasional Pertama di Kaki Gunung Eiger, Swiss!

Mereka berasal dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp 59 triliun selama 2020-2022.

Diskusi sehari ini menampilkan pemangku kebijakan, industri, para praktisi layanan publik, akademisi, birokrat, serta praktisi teknologi dan ekonomi digital.