Mahasiswa Dapat Berperan Besar dalam Menyukseskan Program Kementerian ATR/BPN

SURABAYA, suaramerdeka-jakartaa.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak hanya dengan mengupayakan komunikasi dua arah, namun dengan mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan program serta kebijakan di Kementerian ATR/BPN. Partisipasi tersebut dapat meliputi partisipasi dari pemerintah, instansi, hingga masyarakat termasuk mahasiswa.

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sejak dilantik menjadi Wamen ATR/Waka BPN pada Juni 2022 lalu, ia bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto berusaha mengurai permasalahan di Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, perlu ada media yang dapat menjadi wadah komunikasi dua arah dengan publik.

“Kami membuka channel komunikasi dengan masyarakat berupa Hotline Whatsapp Pengaduan. Sejak Juli 2022 hingga per 20 Maret 2023, total sudah ada 25.260 chat yang sudah selesai dilayani. Omni Channel ini nantinya akan terintegrasi dengan daerah. Inilah perlunya kita mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat,” ujar Raja Juli Antoni sebagai pembicara dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM) Surabaya dengan tema Universitas Hadir Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendaftaran Tanah, bertempat di Aula UKWM Surabaya, Selasa (21/03/2023).

Baca Juga: HNW Apresiasi Sikap PDIP serta PKS Yang Menolak Kedatangan Israel pada Piala Dunia U 20 di Indonesia

Sebagai perwujudan sarana partisipasi publik, Kementerian ATR/BPN pada Februari 2023 meluncurkan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Hal tersebut juga merupakan satu bentuk dukungan terhadap upaya percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut Raja Juli Antoni, mahasiswa juga dapat melakukan peran yang sama, utamanya sebagai upaya partisipasi dalam jalannya kegiatan PTSL.

“Mahasiswa dapat terlibat dalam aktivitas PTSL, seperti halnya dalam pemasangan patok tanda batas dan pengumpulan data yuridis. Kita kemarin juga melakukan GEMAPATAS atau Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. GEMAPATAS ini bagus karena bidang tanah yang kita beri batas juga diketahui oleh tetangga sekitar kita,” terang Wamen ATR/Waka BPN.

Baca Juga: Presiden Jokowi Berharap PYCH Bisa Mewadahi Kreativitas Generasi Muda Papua

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Herjon C.M. Panggabean menjelaskan soal paradigma administrasi pertanahan modern. Dalam praktiknya, yang pertama dipenuhi dalam paradigma administrasi pertanahan adalah menyiapkan infrastruktur data geospasial, yaitu data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi.