Kesusilaan dalam Media Sosial adalah Kunci

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Dr. H. Jazuli Juwaini, MA, anggota komisi I DPR RI menjelaskan demokrasi adalah sistem politik dimana rakyat memilih hak untuk memilih para pemimpinnya, dan terlibat dalam pengembalian keputusan politik melalui mekanisme, seperti pemilihan umum dan partisipasi dalam proses legislasi dan kebijakan.

Saat ini, imbuh dia,  media sosial bisa mempengaruhi opini publik. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi demokrasi jika digunakan dengan tepat. Adapun manfaat media sosial untuk demokrasi yaitu mempromosikan partisipasi, mendorong transparansi dan akuntabilitas, memfasilitasi dialog, debat publik dan membangun jaringan sosial dan dukungan.

Baca Juga: Hammersonic, Mekah-nya Metal, dan Kuasa Slipknot.

"Maka dari itu mari kita jaga NKRI dengan menghadirkan demokrasi dan kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945," kata Dr. H. Jazuli Juwaini, MA dalam seminar online Ngobrol Bareng Legislator bertema: “Media Sosial yang Mencerdaskan Demokrasi”.

Hurriyah, Direktur Eksekutif Puskapol UI mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berkenaan dengan dunia media sosial, yang merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya saling berkomunikasi, berbagi informasi dan berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Baca Juga: Ravel Junardy; Hammersonic 2023 Jadi Salah Salah Satu Konser Terbaiknya Slipknot!

"Media sosial dan demokrasi memiliki dua wajah, yaitu membangun demokrasi dan merusak demokrasi, dimana membangun demokrasi yaitu literasi digital, kesadaran publik, solidaritas sosial, partispasi dan keterhubungan. Sebaliknya, medsos bisa merusak demokrasi, dengan ujar kebencian, berita bohong, polarisasi, pasukan siber dan propaganda," kata Hurriyah secara Sabtu (25/3/2023). 

Dia menambahkan, masyarakat harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas dalam menggunakan platform media sosial dengan menciptakan ruang publik yang aman dan terealisasi. 

Baca Juga: Kuda Hitam Pilpres 2024.

Mabsuti Ibnu Marhas, SH, MH, Dewan Pengawas Radio FM Cilegon menambahkan, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat turut serta dalam pengembalian keputusan di pemerintahan.

Prinsip demokrasi merupakan kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Baca Juga: Keniscayaan untuk Gus Yaqut.

Di dalam media sosial terhadap demokrasi di indonesia kita harus mengetahui rambu-rambu dalam bermedia sosial yaitu  dilarang untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. 

"Kita sebaiknya tidak melanggar kesusilaan dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita bohong dan tidak menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, kemudian kita harus sebagai pengguna media sosial yang cerdas jangan sampai menyebarkan kebencian atau permusuhan individu ataupun masyarakat yang ada," pungkasnya.