JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang tinggal 220 ribu ton, mendapat sorotan. Terlebih saat ini tengah musim panen.
"Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menduga ada permainan kartel, yang menginginkan adanya impor beras. Sehingga untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, bukan berasal dari penyerapan beras petani," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat, kemarin.
Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talk bertajuk Ramadhan 1444 H, Ketahanan Pangan dan Konsumsi Bijak di Bulan Ramadhan. Menurutnya, perlu bersama-bersama segera membangun kemandirian.
"Supaya bangsa kita tidak impor lagi. Masa wilayahnya subur, kita impor terus dan menjadi bangsa yang tidak bersyukur. Tanahnya subur, tapi pertaniannya impor," ujarnya.
Dikatakan, Gelora sangat konsen terhadap kemandirian bangsa sejak krisis terjadi. Dimana dimulai dari pandemi Covid-19 yang diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina.
"Gelora sudah mewanti-wanti tantangan ke depan. Yang dihadapi Indonesia dan dunia adalah masalah pangan. Pemerintah tidak bisa lagi membuat kebijakan yang sifatnya pemadam kebakaran," tandasnya.
Gagap
Dia menilai, pemerintah terlihat gagap dalam mengantisipasi dampak krisis saat ini. Padahal seharusnya, stakeholder di pusat dan daerah yang memiliki policy maker, mulai membangun kemandirian pangan.
"Membangun kemandirian ini jauh lebih penting, dibandingkan menyelesaikan masalah pangan dengan impor. Impor dan impor lagi, mau sampai kapan kita impor," tegasnya balik bertanya.
Dia menambahkan, petani akan sulit sejahtera bila saat panen pemerintah bukannya menyerap beras mereka. Akan tetapi pemerintah mau impor lagi 2 juta ton.
Adapun Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, cadangan pangan pemerintah secara prinsip masih cukup dan aman hingga akhir tahun. Jika mengacu pada UU No.18 Tahun 2022 tentang Pangan, cadangan pangan adalah cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan di masyarakat.
"Problemnya sekarang adalah ketika pemerintah mau melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena cadangan beras pemerintah per 24 Februari tinggal 220 ribuan ton, mungkin sekarang menurun lagi," tuturnya.
Sementara pada saat yang sama, lanjutnya, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg per penerima kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan. Sehingga dibutuhkan sekitar 630 ribu ton beras untuk kebutuhan Maret, April dan Mei.
Anomali
Dijelaskan, aekarang juga terjadi anomali saat musim panen. Dimana searusnya harga beras pada bulan Februari, Maret dan April turun, tetapi justrunya harganya naik.
"Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk menyerap beras petani, tetapi harganya terlalu tinggi. Sehingga stok beras di Bulog masih 220 ribuan ton saat ini," ungkapnya.
Selain itu, penggilingan besar yang selama memasok beras untuk Bulog juga hanya mampu mensuplai beras sebanyak 60 ribuan ton saja. Sehingga dalam Rapat Pimpinan di Kementerian Perekonomian, diputuskan untuk impor lagi 2 juta ton beras.
