Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua, Perkuat Teritorial Perbatasan RI-PNG

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com – Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka akses daerah terisolir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Salah satunya yaitu Pembangunan Jalan Perbatasan Papua sebagai salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini sepanjang 1.098,33 km. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.

Baca Juga: Akibat Kecelakaan Kerja Beruntun di Jabung, Pimpinan PetroChina dan Kementerian ESDM Diminta Bertanggung Jawab

"Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca.

Di samping itu, keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.

Baca Juga: GM Novendra Priasmoro Juarai Turnamen Grandmaster SixDays 2023

“Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal,

menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja,” tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua terbagi menjadi 3 segmen.

Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti dengan panjang 127,56 km, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil sepanjang 302,36 km, dan Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke sepanjang 668,41 km.

Baca Juga: Permudah Izin Usaha, Dorong Daya Saing UMKM