Konflik Agraria Bisa Diselesaikan di Luar Pengadilan

- Jumat, 17 September 2021 | 18:58 WIB
Mantan Sekjen Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki. (Suaramerdeka-Dok)
Mantan Sekjen Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki. (Suaramerdeka-Dok)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com- Meletusnya sengketa lahan antara masyarakat versus pengembang Sentul City sudah diprediksi sebelumnya. 

Bila pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergeming, bukan tidak mungkin bermunculan sengketa lahan.
 
Lahan di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat yang diperebutkan antara masyarakat dengan Sentul City, merupakan satu dari puluhan lahan yang berpotensi sengketa. 
 
 
Masih banyak lahan yang rawan terjadi sengketa atau konflik di sejumlah daerah.
 
Mantan Sekjen Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki membenarkan, bila masih banyak lahan di sejumlah daerah yang rawan sengketa. 
 
Karena itu, sebelum sengketa benar-benar meletus, kementerian terkait harus membuat langkah-langkah taktis dan strategis.
 
 
"Ini (sengketa lahan) yang saya khawatirkan dari dulu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN selalu terlambat hadir untuk menuntaskan masalah sebelum benar-benar pecah seperti di Sentul City," kata Noor Marzuki, Jumat, 17 September 2021.
 
Bila pejabat Kementerian ATR/BPN cakap dan tanggap, lanjut Noor Marzuki, sebenarnya tidak sulit menyelesaikan sengketa lahan atau konflik agraria. 
 
Bahkan, menyelesaikan konflik agraria tidak selalu di meja pengadilan.
 
 
"Dulu saya sering berhasil menyelesaikan masalah seperti itu. Tidak terhitung jumlahnya. Yang pasti sebagian besar saya selesaikan di luar pengadilan," imbuh Tim Ahli Wakil Presiden RI ini.
 
Di antaranya, sengketa lahan perhutanan di wilayah Sumatera Selatan. Kawasan hutan lahan seluas 300.000 hektare itu diperebutkan jadi rebutan masyarakat dan PT Hutab Musi Persada, pabrik kertas terbesar se-Asia Tenggara.
 
Kendati lumayan pelik, namun Noor Marzuki hanya butuh waktu tiga hari untuk menyelesaikan perseteruan itu.
 
 
"Saat itu saya panggil pihak pengusaha dan perwakilan masyarakat. Kita duduk satu meja untuk mencarikan solusinya," katanya.
 
"Akhirnya disepakati, masyarakat tetap bisa menggarap lahan itu dan hasilnya dijual ke pabrik kertas. Sampai sekarang aman dan tidak terjadi sengketa lagi," tambahnya.
 
Cara menyelesaikan sengketa lahan di wilayah Sumsel itu, menurut  Noor Marzuki juga bisa diterapkan. Termasuk untuk menyelesaikan sengketa lahan di Desa Bojong Koneng. 
 
 
"Ya, harusnya Kementerian ATR/BPN memanggil pihak-pihak yang bersengketa. Menjelaskan pokok persoalannya sehingga tidak kisruh seperti ini," ujarnya. 
 
"Kenapa harus Kementerian ATR/BPN? Karena sengketa ini sudah menjadi isu nasional, sehingga kementerian harus ambil alih masalah," ujarnya.
 
Seperti diketahui, terjadi sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak Sentul City
 
 
Masyarakat termasuk kritikus Rocky Gerung diminta segera angkat kaki dari rumahnya. Itu karena rumah Rocky diklaim berdiri di atas lahan milik Sentul City. ***
 
 
 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB

Gempa 6,4 Garut, BNPB Sebut Ada Warga yang Terluka

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:59 WIB
X