Pekat IB Laporkan BUMN Karya ke KPK, Soal Dugaan Manipulasi Sistem Pembayaran Kontrak

- Senin, 27 September 2021 | 22:23 WIB
Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) melaporkan adanya dugaan manipulasi di tubuh BUMN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin, 27 September 2021. (Foto: istimewa)
Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) melaporkan adanya dugaan manipulasi di tubuh BUMN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin, 27 September 2021. (Foto: istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.comDewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) melaporkan adanya dugaan manipulasi dan korupsi yang terjadi di tubuh BUMN Karya dan Konstruksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin, 27 September 2021.

Menurut Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman Hasibuan, pihaknya telah menyampaikan laporan dan pengaduan resmi ke KPK mengenai adanya temuan dan data dugaan manipulasi serta korupsi dalam sistem pembayaran kontrak antara induk dengan anak cucu di BUMN Karya dan Konstruksi dengan cara double bayar. 
 
Hal itu menyebabkan kredit macet dan potensi kerugian negara mencapai ratusan trililun rupiah. 
 
 
Laporan yang dilakukan oleh Ketua Infokom Lisman Hasibuan yang didampingi Agus Hutapea, Aunurrofiq dan AY Panjaitan itu diterima dengan Nomor Surat 29/DPPPEKAT IB/IX/2021 tertanggal 27 September 2021.
 
"Tadi secara resmi kami telah menyampaikan surat serta lampiran-lampiran skema atau modus yang selama ini dilakukan di jajaran beberapa BUMN Karya dan Konstruksi dll,"  ujar Lisman melalui keterangan tertulis
 
"Temuan kita ada invoice kelebihan bayar yang sudah dibayarkan induk BUMN kepada anak perusahaannya untuk pembayaran kepada mitra kerja. Tetapi diperintah kembali oleh induk BUMN dengan surat resmi dengan judul ada kelebihan bayar, lalu diambil kembali oleh induk BUMN," imbuh Lisman.
 
 
Menurut dia, kemungkinan selama ini terjadi kredit macet di jajaran Bank Himbaradengan modus dan skema memanipulasi data dalam sistem pembayaran kontrak.
 
Kini, pihaknya sedang menunggu gerak cepat dan upaya penyelidikan dari KPK untuk menidaklanjuti laporan yang disampaikan tersebut. 
 
"Untuk selanjutnya, kami siap bekerjasama dengan KPK untuk melengkapi dan membantu menyampaikan petunjuk-petunjuk demi menyelamatkan kekayaan negara yang selama kami duga dikorupsi oleh oknum-oknum di BUMN tersebut," ungkap Lisman.
 
"Secara resmi, data-data dan laporan ini juga untuk selanjutnya akan kami koordinasikan ke Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung dan tembusannya ke Bapak Presiden RI," pungkas Lisman. ***

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Pembangunan IKN Sebaiknya Ditunda

Rabu, 20 Oktober 2021 | 23:21 WIB

Refocusing Jangan Sampai Terseret ke Proyek Gagal

Rabu, 20 Oktober 2021 | 23:16 WIB

OJK: Pinjol Miliki Tujuan yang Sangat Baik  

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:06 WIB

Pemberantasan Pinjol Butuhkan Sinergi  

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:57 WIB

95 Persen Pinjol Beroperasi Ilegal

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:47 WIB

OJK Akui Ada Oknum Salahgunakan Pinjol

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:40 WIB

22 tahun merdeka, Timor Leste setia miskin

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:03 WIB

Ingin sinergikan kompetensi SDM Indonesia

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:01 WIB

Publik nilai korupsi meningkat di periode kedua Jokowi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:29 WIB
X