KPK Dapat Aduan Soal Dugaan Manipulasi di Tubuh BUMN

- Senin, 27 September 2021 | 23:25 WIB
DPP Pekat IB laporkan adanya dugaan manipulasi di tubuh BUMN kepada KPK (Foto: istimewa)
DPP Pekat IB laporkan adanya dugaan manipulasi di tubuh BUMN kepada KPK (Foto: istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan aduan dari Dewan Pimpinan Pusat Pekat Indonesia Bersatu (Pekat IB) pada Senin, 27 September 2021 di Kantor KPK.

Aduan yang disampaikan Pekat IB tentang adanya temuan dan data dugaan manipulasi di tubuh BUMN
 
Dimana terjadi dugaan korupsi dalam sistem pembayaran kontrak-kontrak antara induk dengan anak cucu di BUMN Karya dan Konstruksi dengan cara 'Double Bayar'.
 
Aduan ke KPK tersebut disampaikan Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman Hasibuan didampingi jajaran pengurus Agus Hutapea, Aunurrofiq dan AY Panjaitan.
 
 
Menurut Lisman, dugaan adanya manipulasi dan korupsi ini menyebabkan kredit macet dan kerugian negara yang berpotensi ratusan triliun rupiah.
 
"Tadi secara resmi kami mengirim surat dan lampiran-lampiran skema atau modus korupsi, yang selama ini dilakukan di jajaran BUMN Karya, konstruksi dan lain-lain," ujar Lisman.
 
Dia menjelaskan, temuannya ada invoice kelebihan bayar yang sudah dibayarkan induk BUMN kepada anak perusahaannya untuk pembayaran kepada mitra kerja. Dimana bank diperintah kembali oleh Induk BUMN dengan surat resmi dari Direktur Keuangan dengan judul ada kelebihan bayar. Selanjutnya diambil kembali oleh induk BUMN Konstruksi.
 
"Kemungkinannya selama ini terjadinya kredit macet di jajaran Bank Himbara juga. Dimana dengan modus dan skema sebagaimana yang kami sampaikan tadi," ungkap Lisman.
 
 
Menurut Lisman, sekarang pihaknya hanya menunggu gerak cepat dan upaya penyelidikan dari KPK untuk menidaklanjuti laporan yang kami sampaikan.
 
DPP Pekat IB selanjutnya siap bekerjasama dengan KPK untuk melengkapi dan membantu menyampaikan petunjuk-petunjuk demi menyelamatkan keuangan negara dari tangan oknum-oknum di BUMN tersebut.
 
"Secara resmi data-data dan laporan kami ini juga akan dikoordinasikan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung RI. Adapun tembusannya juga kita sampaikan ke Bapak Presiden RI," pungkas Lisman. ***
 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

OJK: Pinjol Miliki Tujuan yang Sangat Baik  

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:06 WIB

Pemberantasan Pinjol Butuhkan Sinergi  

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:57 WIB

95 Persen Pinjol Beroperasi Ilegal

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:47 WIB

OJK Akui Ada Oknum Salahgunakan Pinjol

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:40 WIB

22 tahun merdeka, Timor Leste setia miskin

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:03 WIB

Ingin sinergikan kompetensi SDM Indonesia

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:01 WIB

Publik nilai korupsi meningkat di periode kedua Jokowi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:29 WIB

Mau Bantuan Usaha Total 100 Juta? Ini caranya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:43 WIB
X