Ini Strategi Pemerintah Cegah Klaster PTM di Sekolah

- Senin, 27 September 2021 | 23:12 WIB
Kegiatan PTM. (foto: jatengprov.go.id)
Kegiatan PTM. (foto: jatengprov.go.id)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com- Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendapatkan instruksi dari Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“Jadi khusus kami dan Pak Nadiem diminta oleh Bapak Presiden untuk review implementasi program pembelajaran tatap muka,” ujar Menkes dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin, 27 September 2021, secara virtual.

Budi mengungkapkan, pemerintah akan berkonsentrasi melakukan dua strategi pengendalian Covid-19 yang sifatnya di sisi hulu, yaitu strategi protokol kesehatan (perubahan perilaku atau 3M) dan strategi deteksi atau surveilans atau 3T.

“Kita ingin melakukan strategi surveilans (3T atau deteksi) tadi, khusus untuk aktivitas belajar mengajar. Nanti kalau ini berhasil, kita akan mereplikasi ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan sebagainya,” ungkap Menkes dikutip dari laman Setkab.go.id.

Baca Juga: Pekat IB Laporkan BUMN Karya ke KPK, Soal Dugaan Manipulasi Sistem Pembayaran Kontrak

Lebih lanjut, Menkes menyampaikan bahwa strategi surveilans di satuan pendidikan dimulai secara masif sejalan dengan PTM terbatas yang harus dilakukan untuk menekan kerugian jangka panjang bagi peserta didik.

“Kita sadar bahwa kita harus melakukan/mulai pembelajaran tatap muka ini karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda, makanya kita fokus sekali melakukan advanced surveillance untuk khususnya aktivitas (pembelajaran) tatap muka ini,” ujarnya.

Budi menerangkan, pemerintah akan secara aktif mencari kasus dengan tujuan deteksi di satuan pendidikan dengan menggunakan metode sampling.

Baca Juga: Tim Tenis Putri Papua Tampil Meyakinkan, Jatim Menawan

“Kita tentukan di tingkat kabupaten/kota, berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka. Dari situ kita ambil 10 persen untuk sampling, kemudian dari 10 persen ini kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Jadi kecamatan mana yang banyak sekolahnya otomatis dia akan lebih banyak (sampel),” terangnya. ***


Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

DPR Soroti Sinergi TNI terkait bentrok TNI Koppasus

Sabtu, 4 Desember 2021 | 11:46 WIB

Memanfaatkan Buah Kiwi Untuk Perawatan Kecantikan

Sabtu, 4 Desember 2021 | 10:11 WIB

Wajah dan Arah Bangsa Hanya Ditentukan oleh Parpol

Jumat, 3 Desember 2021 | 22:09 WIB
X