Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Minta Kubu AHY Tak Intimidasi Para Saksi di MA

- Kamis, 30 September 2021 | 16:21 WIB
Logo Partai Demokrat. (suaramerdeka.com / dok)
Logo Partai Demokrat. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com- Perseteruan dua kubu Partai Demokrat (PD) antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan PD versi KLB Deli Serdang kembali memanas.

Ini setelah AD/ART tahun 2020 akan segera diuji materi atau judicial review (JR) di Mahkamah Agung (MA) dalam waktu dekat.
 
Juru bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad mengatakan, berdasarkan pengakuan saksi fakta yang dihimpun, AD/ART Partai Demokrat tahun 2020  penuh rekayasa dan isinya dimanipulasi tanpa persetujuan anggota dalam forum kongres. 
 
 
"Karena iru, AD/ART produk tahun 2020 itu layak untuk disebut AD/ART Siluman. Berdasarkan AD/ART ini pulalah kepengurusan AHY dibentuk dan didaftarkan ke Kemenkumham," kata Muhammad Rahmad melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 September 2021. 
 
Menurut Rahmad, AD/ART yang sudah di SK-kan Kemenkumham inilah yang diajukan JR ke MA oleh empat Ketua DPC yang dipecat AHY dengan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. 
 
"JR ini mendapat perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Jika permohonan JR ini  dikabulkan MA, maka AD/ART Demokrat dan DPP AHY terancam bubar. Oleh karena itu, wajar jika SBY-AHY mulai panik dan kroni- kroninya mulai membabi buta," tegasnya. 
 
 
Pihaknya mengingatkan kubu AHY tidak membabi buta dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi uji materi di MA
 
"Namun jangan sampai melakukan provokasi dan intimidasi kepada saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian. Itu tentu tidak boleh dan tidak baik dalam praktik berdemokrasi di Indonesia," ujar Rahmad.
 
Selain itu, pihaknya juga meminta kubu AHY tidak membuat malu SBY yang dulu mendapat julukan Bapak Demokrasi Indonesia. 
 
 
"Jagalah marwah SBY. Kami mengharapkan kubu AHY dapat memberi contoh yang baik kepada rakyat Indonesia dan masyarakat dunia, bagaimana cara berdemokrasi yang baik, dan bagaimana cara menjunjung supremasi hukum," pungkasnya. ***
 
 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Mahasiswa Apoteker dan UTA '45 Serukan Boikot PN UKAI

Kamis, 1 Desember 2022 | 22:05 WIB

Data Berbasis Desa Penting untuk Pembangunan Daerah

Kamis, 1 Desember 2022 | 19:16 WIB

KLHK Raih Peringkat Pertama SDGs Action Awards 2022

Kamis, 1 Desember 2022 | 16:36 WIB
X