IPW Minta Polri Berantas Mafia Tanah, Sesuai Arahan Presiden Jokowi

- Senin, 11 Oktober 2021 | 22:18 WIB
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (Suaramerdeka/istimewa)
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (Suaramerdeka/istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com- Indonesia Police Watch (IPW) meminta Bareskrim Polri segera menyelesaikan perkara dugaan penyerobotan tanah milik petani desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau.

Penyerobotan itu diduga dilakukan oknum yang bernaung dalam perusahaan PT Langgam Harmuni
 
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Polri tak perlu ragu mengusut mafia tanah dan aparat penegak hukum tak boleh membekingi mafia tanah
 
 
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan, Bareskrim Polri sebenarnya sudah turun ke lapangan, namun tanah yang dikendalikan PT Langgam Harmuni tersebut diklaim berasal dari hibah kepala suku atau Ninik Mamak
 
“Padahal, Ninik Mamak sudah membantah tidak pernah memberikan hibah ke perseorangan,” kata Sugeng Teguh Santoso melalui keterangannya, Senin, 11 Oktober 2021. 
 
Menurut Sugeng, Ninik Mamak hanya memberikan hibah kepada Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) melalui Surat Mandat dari empat Suku Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau tertanggal 25 Juni 2001. 
 
“Kemudian, Ninik Mamak dari empat suku tersebut mengeluarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat seluas 4.000 hektare kepada 997 petani sawit. Termasuk di dalamnya, lahan 390 hektare yang dirampas oleh PT Langgam Harmuni yang dimiliki oleh 200 petani anggota Kopsa M,” jelasnya. 
 
 
Lebih lanjut, Sugeng mengatakan bahwa dari kasus dugaan penyerobotan lahan petani tersebut, kini Ketua Kopsa M, Anthony Hamzah telah dijadikan tersangka oleh Polres Kampar, Polda Riau.
 
Anthony dianggap menyuruh dan membantu menyediakan sarana melakukan ancaman kekerasan terhadap PT Langgam Harmuni
 
Penyerobotan lahan itu sendiri, lanjut Sugeng, telah dilaporkan oleh Disna Riantina selaku pendamping petani Kopsa M ke Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/0337/V/2021/Bareskrim tertanggal 27 Mei 2021 dengan Terlapor Endrianto Ustha selaku penjual ke PT Langgam Harmuni dengan Direktur Utama Hinsatopa Simatupang. 
 
“Pasal yang dikenakan yakni Pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan Pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak,” paparnya. 
 
 
Hanya kurang dari sebulan, masih kata Sugeng, Bareskrim Polri telah turun ke Riau berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/891/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor: SP. Gas/892/VI/2021/Dittipidum tertanggal 15 Juni 2021.
 
Sugeng kemudian mengimbau institusi Polri mengawal kebijakan Presiden Jokowi memberantas mafia tanah dari bumi Indonesia. 
 
“Sehingga Polri harus memproses dan membela rakyat dari tangan-tangan kejam mafia tanah. Sebab, perampasan yang dilakukan oleh PT Langgam Harmuni itu, jelas menyengsarakan ekonomi masyarakat petani. Pendapatan mereka seolah tertimpa tangga, sudah terkena dampak Covid-19, tidak menerima pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya pula,” ungkap Sugeng. ***
 
 
 
 

 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bank Hana Bantu Korban Gempa Cianjur

Rabu, 7 Desember 2022 | 19:00 WIB
X