Setara Institute: Visi Presisi Polri Sedang Diuji Kasus Dugaan Kriminalisasi Petani Sawit

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 23:36 WIB
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos (Foto: istimewa)
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos (Foto: istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com- Setara Institute menilai, visi Presisi yang menjadi corak kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum sepenuhnya dipedomani oleh jajaran kepolisian, khususnya di tingkat Polres dan Polsek.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyatakan, jika visi Presisi Kapolri dijalankan anak buahnya, maka serentetan peristiwa dalam tubuh kepolisian dalam dua minggu terakhir tak akan terjadi. 
 
“Peristiwa yang terkait Brigjen Junior Tumilaar, #PercumaLaporPolisi dan pedagang perempuan dipukul preman dan menjadi tersangka di Deli Serdang, pembiaran mafia tambang di Sulawesi Utara yang menewaskan warga, telah menggenapi berbagai peristiwa sebelumnya, utamanya terkait praktik kriminalisasi,” ujar Bonar Tigor Naipospos dalam rilisnya, Rabu, 13 Oktober 2021.
 
 
Menurut Bonar Tigor, visi Presisi adalah gambaran dari tekad Polri untuk melakukan predictive policing yang responsible, transparan dan berkeadilan. 
 
Visi ini salah satunya diturunkan dalam bentuk pengutamaan restorative justice dalam penanganan perkara pidana tertentu. 
 
"Kecuali terkait mafia tambang PT BDL, pada tiga peristiwa lainnya, Mabes Polri telah sigap mengambil langkah konstruktif dengan memberikan perhatian serius dan mengambil alih penanganannya,” kata Bonar Tigor, yang akrab disapa Choky.
 
 
Visi Presisi Polri, lanjut Choky, kembali mengalami ujian dalam kasus dugaan kriminalisasi Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan dua orang petani sawit di Polres Kampar, Riau.
 
Para petani itu disebut sedang memperjuangkan hak-hak 997 petani atas tanah yang diduga diserobot oleh perusahaan swasta dan melepas jerat atas utang Rp 150 miliar, akibat kredit pembukaan kebun yang dikelola oknum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V secara tidak akuntabel di masa lalu.
 
“Polres Kampar gigih mengkriminalisasi petani, tetapi abai dan menutup mata atas perusahaan swasta yang beroperasi tanpa izin. PT Langgam Harmuni yang diduga merampas 390 hektare tanah petani berlokasi di pinggir kota dan bisa ditempuh lebih kurang 30 menit dari Mapolda Riau," ungkap Choky.
 
 
Tetapi jajaran Polda Riau dan Polres Kampar, kata Choky, membiarkan perusahaan ini beroperasi selama lebih dari 15 tahun tanpa izin usaha perkebunan. 
 
"Ini jelas menghilangkan potensi pajak dan pendapatan negara. Perusahaan perkebunan tanpa izin tersebut juga merupakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 (1) dan Pasal 105 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang seharusnya bisa ditindak tanpa aduan,” paparnya.
 
PT Langgam Harmuni, lanjut Choky, bahkan baru mengurus izin lingkungan pada September 2021 dan juga ditunda pengesahannya karena penolakan masyarakat karena status lahan kebun yang tidak clear.
 
 
“Tidak adanya izin usaha perkebunan disebabkan patut diduga ada masalah di lahan itu, yang terus coba dihilangkan dan ditutupi dengan berjalannya waktu (buying time). Padahal dengan menyembunyikan dugaan kejahatan dengan memanfaatkan ketentuan kadaluwarsa, justru menimbulkan kejahatan-kejahatan lanjutan lain yang berdampak pada korban yang lemah,” terangnya. 
 
Choky menilai, aparat penegak hukum di Kampar tak menjalankan visi Presisi Polri dan tak mematuhi perintah Presiden Joko Widodo terkait mafia tanah.
 
"Polres Kampar semestinya mengutamakan restorative justice atau keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus kemasyarakatan termasuk soal sengketa lahan berkelanjutan. Menghentikan kriminalisasi atas Ketua Koperasi dan dua orang petani adalah ujian lanjutan bagi visi Presisi Polri,” tegasnya. ***
 
 
 

 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Refocusing Jangan Sampai Terseret ke Proyek Gagal

Rabu, 20 Oktober 2021 | 23:16 WIB

OJK: Pinjol Miliki Tujuan yang Sangat Baik  

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:06 WIB

Pemberantasan Pinjol Butuhkan Sinergi  

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:57 WIB

95 Persen Pinjol Beroperasi Ilegal

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:47 WIB

OJK Akui Ada Oknum Salahgunakan Pinjol

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:40 WIB

22 tahun merdeka, Timor Leste setia miskin

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:03 WIB

Ingin sinergikan kompetensi SDM Indonesia

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:01 WIB

Publik nilai korupsi meningkat di periode kedua Jokowi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:29 WIB
X