Wacana PPHN Menggelinding Tanpa Ujung

- Sabtu, 23 Oktober 2021 | 22:56 WIB
Wakil Ketua MPR RI Starif Hasan (tengah) dalam Diskusi Kebangsaan MPR RI bertema Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional di Bandung, Sabtu (23/10).
Wakil Ketua MPR RI Starif Hasan (tengah) dalam Diskusi Kebangsaan MPR RI bertema Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional di Bandung, Sabtu (23/10).

Wacana PPHN Menggelinding Tanpa Ujung

BANDUNG, suaramerdeka-jakarta.com – Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan menilai, wacana hidupkan kembali Pokok Pokok Haluan Negara sudah menggelinding tanpa ujung. Terlebih ada hasil survei yang menyebutkan rakyat tidak setuju bila dilakukan amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

“Ini merupakan salah satu informasi yang valid dan bisa menjadi pertimbangan MPR. Karena dari survei itu secara jelas disebutkan ada dua golongan, yakni elit dan publik yang menganggap amandemen UUD tidak perlu dilakukan,” katanya dalam Diskusi Kebangsaan MPR RI bertema Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional di Bandung, Sabtu (23/10).

 

Baik elit maupun publik merasa amandemen tidak perlu dilakukan saat ini, karena waktunya belum pas. Bahwa PPHN dianggap perlu, mungkin saja benar. Yang jelas, kata dia, Partai Demokrat hingga saat ini menganggap belum perlu dilakukan amandemen.

 

Hal itu karena dengan payung hukum UU sudah cukup signifikan. Selain itu, muncul banyak kekhawatiran amandemen UUD akan membuka kotak pandora. Meski awalnya hanya satu pasal yang akan diamandemen, namun hal itu bisa menambah pasal terkait impeachment.

 

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB

Gempa 6,4 Garut, BNPB Sebut Ada Warga yang Terluka

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:59 WIB
X