Perpres Lebih Tepat Atur PPKM Dibandingkan Inmendagri

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dalam diskusi Forum Legislasi bertema Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10). (Saktia Andri Susilo)
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dalam diskusi Forum Legislasi bertema Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10). (Saktia Andri Susilo)

 

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Peraturan Presiden (Perpres) dinilai lebih tepat dan mengikat untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Perpres juga dinilai lebih cepat dibuat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah (PP), yang harus melibatkan pembahasan antar kementerian.

 

“Penerbitan Perpres lebih praktis dan menghindarkan perdebatan di masyarakat,” kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dalam diskusi Forum Legislasi bertema Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10).

 

Dia mencontohkan adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, yang hingga sekarang masih menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara. Dimana, Inmendagri seharusnya hanya berlaku internal dan tidak mengikat pihak luar, karena terlalu lemah.

 

Demikian pula dengan surat edaran (SE), yang sifatnya hanya menginformasikan tentang sesuatu hal. Namun anehnya, SE justru digunakan untuk mengatur sejumlah hal, seperti larangan mudik dan kewajiban telah vaksin untuk mengakses transportasi publik.

 

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lagi, Sido Muncul Bantu Cianjur

Selasa, 6 Desember 2022 | 06:33 WIB

Perpusnas Sejahterakan Masyarakat

Senin, 5 Desember 2022 | 15:46 WIB
X