Perpres Lebih Tepat Atur PPKM Dibandingkan Inmendagri

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dalam diskusi Forum Legislasi bertema Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10). (Saktia Andri Susilo)
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dalam diskusi Forum Legislasi bertema Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10). (Saktia Andri Susilo)

“Seharusnya, semua itu diatur oleh Perpres dan menjadi tanggung jawab Presiden. Dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tanggung jawab ada pada negara yang dalam hal ini adalah Presiden. Termasuk saat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun PPKM,” ujarnya.

 

Meski demikian, dia mengaku tidak tahu UU apa yang menjadi rujukan pemberlakukan PPKM. Sedangkan PSBB diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Oleh karena itu, dia menganggap akan lebih bijak bila kewajiban mengikuti tes PCR bagi calon penumpang pesawat terbang dihapus.

 

Namun bila tidak dihapus, sebaiknya diberlakukan untuk semua moda transportasi. Hanya saja, harganya harus terjangkau oleh masyarakat. Sebagai contoh, bila harga tes PCR di India hanya Rp 98 ribu, seharusnya di Indonesia juga bisa.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ramalan Cuaca Jabodetabek pada Jumat, 3 Februari 2023

Kamis, 2 Februari 2023 | 16:43 WIB
X