Ketua DPD, Amandemen ke-5 Harus Mengoreksi Pasal 33

- Senin, 1 November 2021 | 11:47 WIB

 

PALEMBANG,suaramerdeka-jakarta.com-acara Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini sedang bergulir, harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Tidak hanya sistem tata negara, tetapi juga sistem atau kebijakan perekonomian nasional. Amandemen ke-5 harus mengoreksi apa yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD hasil Amandemen yang lalu.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam Rapat Kerja Nasional ke-7 Federasi Serikat Pekerja Sinergi (FSPS) BUMN di Palembang, Minggu,(31)10), secara virtual. 

"Seperti kita ketahui bersama, UUD negara kita telah mengalami Amandemen 4 Tahap, di tahun 1999 hingga 2002. Termasuk Pasal 33 juga bertambah menjadi 5 ayat yang sebelumnya 3 Ayat. Dengan penambahan 2 ayat hasil Amandemen yang lalu itu sadar atau tidak cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah diserahkan kepada pasar. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu," kata LaNyalla. 

 

Baca Juga: Milenial, Generasi yang Harus Siap Jadi Pengusaha

Para pendiri bangsa melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan Azas Kekeluargaan atau Sistem Ekonomi Pancasila. Ini dibangun karena melihat pengalaman ratusan tahun di bawah era kolonialisme penjajah. 

Menurut LaNyalla, sistem ekonomi itu dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945, Naskah Asli, yang terdiri dari 3 Ayat. Intinya kekayaan Sumber Daya Alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

"Oleh karena itu Negara harus hadir untuk memastikan terwujudnya kemakmuran itu. Caranya menurut saya dengan memisahkan secara jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta. Namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," lanjut Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HT Pimpin Konsolidasi & Bimtek Partai Perindo

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:46 WIB

Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:22 WIB

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 09:37 WIB
X