Pemerintah Siapkan Kebijakan yang Ramah untuk Dukung Efisiensi Infrastruktur TIK

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com- Pemerintah menyiapkan kebijakan yang ramah untuk mendukung efisiensi dan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh Indonesia. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomimfo) Johnny G Plate menyatakan, pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggungjawab untuk memastikan efisiensi dan produktifitas agar unit cost dalam penyelenggaraan jaringan internet broadband dapat menjadi lebih efisien bagi pengguna.  

“Saya tidak bilang murah, yang saya bilang efisien. Hal ini karena komponen biaya akan menjadi penting dan signifikan di dalam transformasi digital dan ekonomi digital nasional yang sedang bertumbuh. Dengan semakin efisien jaringan broadband, maka akan semakin efisien tata kelola komunikasi dan digital di Indonesia,” jelasnya dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 3 November 2021.

Baca Juga: Pep Guardiola: Laga Lawan Brugge Lebih Penting dari Derby Manchester

Bahkan menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan yang ramah untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan perekonomian masyarakat.

“Saya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ramah terhadap penggelaran fiber optik atau penggelaran teknologi informasi dan komunikasi, karena itu akan menjadi backbone dan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak turunannya yang luas kepada perekonomian dan aktifitas masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Menkominfo menyatakan kabel serat optik sebagai komponen utama jaringan broadband memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan jaringan internet kepada masyarakat.

Baca Juga: Pasien Rawat Inap Terus Berkurang

Namun demikian,  berdasarkan data dari World Bank tahun 2021, layanan fixed broadband melalui fiber-to-the-home di Indonesia saat ini baru menyentuh sebesar 4% dari total populasi.