JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com.- Di tengah pandemi covid-19 saat ini dan semua pihak sedang ikut menanganinya, beredar rumor dan tudingan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaporkan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan terlibat bisnis tes PCR.
Laporan ke KPK ini disampaikan pada Kamis, 4 November 2021. Dalam pelaporan ini, pemberitaan Majalah Tempo menjadi salah satu data awal yang dibawa pelapor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia M. Azizi Rois menyebut laporan itu harus jelas dan clear dulu sehingga tidak membuat gaduh di masyarakat.
“Menurut saya, saat ini kita butuh informasi-informasi positif dan tindakan nyata untuk membantu kesulitan masyarakat di tengah pandemi yang berat ini. Bukan dengan informasi yang justru membuat gaduh publik," ujar Azizi usai mengisi Sekolah Pimpinan Wanita Syarikat Islam Indonesia di Pangandaran ,Sabtu
Baca Juga: DPR Setujui Andika Perkasa(6/11).
“Tabayyun dulu atas informasi tersebut. Kita tidak mau terprovokasi dengan tuduhan pada Erick,” lanjut Azizi.***
Azizi pun mengingatkan PRIMA untuk kerja keras menjadi peserta Pemilu 2024 dengan cara-cara yang positif, serta tak menunggangi isu di balik tudingan yang belum tentu kebenarannya.
"Kerja saja PRIMA, dan jangan cuma ikut mendompleng popularitas Bang Erick Thohir yang nama baiknya sudah mendunia agar nama partai tersebut terbawa naik terus menuju 2024," ungkap Azizi.
Baca Juga: Menggugat dan Mempertahankan Hak Tolak, Buntut PSSI Menggugat Mata Najwa
Azizi pun yakin, upaya membunuh karakter Erick tidak akan berhasil. Sebab semua pihak juga tahu rekam jejak Erick Thohir. Misalnya, saat jadi Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) 2018, Erick Thohir mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Pun demikian, Erirck adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Maruf-Amien.**
Artikel Terkait
Partai Prima DKI Jakarta Optimis Lolos Verifikasi KPU
Perintah Presiden Terkait Harga Test PCR
HIPMI Minta Pemerintah Pertimbangkan Kualitas Harga PCR