JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, -- Pakar ilmu komunikasi, Dr Algooth Putranto, menilai persoalan terkait royalti musik dengan melibatkan PT Lentera Abadi Solutama (PT LAS) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) harus bisa dituntaskan secara terbuka. Dengan tidak adanya klarifikasi maupun sikap tertutup dari para pihak yang disebut maka hal itu akan sangat merusak ekosistem industri musik yang sebenarnya sudah dibangun secara baik oleh pemerintah.
"Ketika muncul krisis komunikasi dengan adanya berbagai macam tuduhan terhadap PT LAS dan LMKN, maka bersikap diam atau berusaha menutup diri itu sangat tidak pas. Justru sikap semacam itu hanya akan membuat publik menjadi percaya bahwa memang ada sesuatu yang salah sedang terjadi," kata pengajar dari Universitas Atma Jaya Jakarta di Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Baca Juga: Surat Terbuka untuk Direktur PT.LAS
Dalam perspektif ilmu komunikasi, kata Algooth, pembiaran atas sengkarut soal royalti ini akan bisa menggerus citra dan reputasi pemerintah yang selama ini berusaha mengayomi kepentingan para musisi. Ia menyarankan agar Presiden Joko Widodo untuk mendengar secara langsung dari para musisi yang terdampak atas munculnya sengkarut royalti ini.
Saran ini, kata Algooth, karena Jokowi memiliki kedekatan dengan komunitas musik nasional. Jadi sudah sewajarnya jika Jokowi memanggil kembali para musisi lintas kepentingan.
"Jangan hanya mendengar sepihak dari orang-orang musik yang sekarang ini berada di lingkar kekuasaan. Tapi coba dengarkan secara langsung dari para pengelola LMK yang ada di daerah yang sebenarnya menyimpan konflik sistemik dengan hadirnya LMKN maupun PT LAS ini," kata Algooth yang juga pernah menjadi jurnalis musik dari Bisnis Indonesia ini.
Baca Juga: Royalti Lagu dan Musik Milik Siapa?
Seperti diketahui pihak PT LAS sempat menjadwalkan untuk mengobrol dengan media pada Sabtu (6/11/2021) sore. Namun agenda ini tertunda karena pihak yang mengundang tetiba harus menjalani perawatan kesehatan, karena jatuh sakit.
Hingga kini, Adib Hidayat, Anang Hermansyah, dan Abdee Negara yang menjadi perwakilan dari PT LAS masih belum bersedia secara terbuka menyampaikan klarifikasi atas semua tuduhan terkait sengkarut royalti musik ini.
Sebelumnya, keterangan yang beredar di grup WA mengatasnamakan PT LAS telah menjabarkan 15 poin.
Namun Adib Hidayat sebagai direktur utama PT LAS masih bersikap untuk tidak terbuka. Dalam poin ke-14, Adib menulis, "Surat tanggapan ini diperuntukkan hanya untuk pemangku kepentingan, bukan untuk kepentingan masyarakat umum agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya."
Artikel Terkait
Mendadak PT LAS
PT LAS, Di Bawah Lindungan Istana?